Jejamo.com, Bandar Lampung – Anggota Komite IV DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim beraudiensi dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Senin, 3/1/2022 di Mahan Agung.
Dalam kesempatan itu, Abdul Hakim mengajak sejumlah pihak, antara lain Asosiasi Petani Singkong, Asosiasi Peternak Petelur Nasional, dan Forum Zakat.
Dalam pertemuan itu, wakil dari peternak petelur menyatakan, produksi mereka dalam sehari 70 ton yang dikirim Jakarta. Sedangkan produksi bisa mencapai 300 ton per hari.
Sebelumnya, kepada Abdul Hakim beberapa waktu lalu, Ketua Pinsar Petelur Nasional (PNN) Lampung Jenny Soelistiani, meminta anggota DPD RI itu mendorong Presiden Jokowi menerbitkan Keppres soal harga pakan ke peternak.
Harga yang diinginkan peternak adalah maksimal Rp4.500 per kilogram. Jika harga pakan dibiarkan bergerak bebas, peternak akan merugi. Apalagi mencapai titik harga pakan Rp6.000 atau di atas itu.
Sejauh ini kalangan peternak menaati harga per kilogram telur yang dipatok Rp19 ribu-Rp21 ribu. Itu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan.
Jenny meminta Abdul Hakim mendorong Pusat menerbitkan regulasi itu. Selain itu, Jenny juga meminta ada pembatasan populasi ayam petelur dari perusahaan besar.
Jika perusahaan besar dengan modal tak terbatas juga mengambil ceruk di sini, peternak UMKM makin menderita krisis.
Jenny meminta Keppres ini segera diterbitkan. Jika harga pakan dibiarkan bergerak liar, dalam tiga bulan terakhir peternak ayam petelur akan punah. Pinsar sendiri adalah akronim dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia.
PPN meminta dukungan Gubernur untuk memperkuat pengadaan pakan dan regulasi yang melindungi UMKM. Sebab, pengusaha besar mulai masuk merambah pada budi daya ternak telur yang mengkhawatirkan mematikan UMKM.
Gubernur Arinal menganggapi dengan mengatakan, Lampung penghasil jagung nomor 3 di Indonesia. Seharusnya, kata Gubernur, tidak menjadi masalah dalam mendapatkan pakan ternak.
“Saya akan membuat kebijakan yang tidak merugikan semua pihak. Perlu ada kajian mengapa harga pakan menjadi mahal. Apakah pengusaha pakan menyiapkan pakan untuk ekspor? Atau untuk kebutuhan Indonesia? Kalau untuk pemenuhan kebutuhan Indonesia, seharusnya harganya tidak akan mahal. Karena semua bahan baku ada di sini,” kata Gubernur.
Gubernur menambahkan, supaya melaporkan jumlah peternak dan memetakan potensinya. Ia meminta pengusaha tidak boleh memonopoli bahan baku pakan sehingga bisa memainkan harga. []
