Jejamo.com, Lampung Selatan – Anggota DPD RI Abdul Hakim hadir menemui puluhan aparat, tokoh dan masyarakat Desa Purwodadi Simpang Tanjung Bintang Lampung Selatan, di Balai Desa setempat, Sabtu (29/2).
Dalam sambutannya, Kepala Desa Purwodadi Simpang Lamidi mengaku senang dan bahagia dengan kehadiran senator lampung tersebut.
” Ucapan terima kasih karena anggota DPD RI berkenan hadir di desa kami. Harapan kami dengan hadirnya anggota DPD RI bisa memberikan pencerahan dan pengetahuan terhadap warga terkait fungsi dan tugas DPD RI,” ujarnya.
Abdul Hakim menjelaskan fungsi dan tugas terkait DPD RI dan menyampaikan sedang menjalankan tugasnya untuk berdialog dan menyerap aspirasi masyarakat di masa reses ini.
“Dalam reses kali ini ingin mendalami beberapa hal diantaranya sensus penduduk online, terkait pelaksanaannya sudah berjalan seperti apa, selanjutnya tentang UU No 6 Tahun 2014 terkait anggaran dana desa, kami ingin mendengar bagaimana gambaran pelaksanaan dan proses seperti apa desa mengelolanya, serta hal lain yang masih relevan dengan tugas Komite IV yaitu UMKM, lembaga jasa keuangan, dan isu-isu penting yang berkembang di masyarakat,” kata Abdul Hakim.
Ketua tim pemekaran daerah Lampung Selatan Puji Sartono yang meliputi Merbau Mataram, Jatiagung, Tanjung Bintang dan Natar menyampaikan sekilas perkembangan prosesnya.
“Pemekaran Kabupaten Lampung Selatan sudah direncanakan sekitar 10 tahun yang lalu, setelah konsultasi dengan Mendagri harus dilakukan secara tertib dan sesuai aturan, pertama harus menyampaikan informasi ke masyarakat, harus benar-benar melalui studi kelayakan, proses pemekaran studi kelayakan sudah dilakukan kerjasama dengan Unila, hasil studi dinyatakan layak mekar, dengan melihat jumlah penduduk 400.000 ada 86 desa dinilai sudah layak untuk mekar,” ungkapnya.
Peserta lain pun menyampaikan aspirasinya.
“Musrenbang desa, penyusunan APBDES, digunakan untuk bidang pemerintahan, kader posyandu, pembangunan/infrastuktur, bidang pembinaan (pelatihan kewirausahaan), bidang pemberdayaan (penanaman pohon). Program-program pemberdayaan mohon dibantu untuk mengaksesnya seperti UMKM supaya bisa mengurangi pengangguran di desa,” ujar Sekdes, Catur Andoko.
Peserta lain pun berharap pembangunan SDM, pembinaan moralitas, pembinaan sejak dini, anggaran pendidikan, guru ngaji bisa terus ditingkatkan.
Menyikapi hal itu, Abdul Hakim mengatakan akan terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah pusat maupun daerah. [Sugiono]
