Jejamo.com, Bandar Lampung – Anggota DPD/MPR RI Abdul Hakim melakukan rapat kerja dan serap aspirasi bersama Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, anggota DPRD Pesawaran Fahmi Fahlevi, Camat Punduh Pidada Darlis, beberapa kepala desa dan pendamping desa di kecamatan Punduh Pidada Pesawaran, Selasa (31/12).
Dalam sambutannya Dendi berharap Abdul Hakim membawa aspirasi Pesawaran.
“Daerah ini terletak di ujung Sumatera, beberapa desa rawan banjir, jalan juga masih banyak yang rusak, rencana akan dilakukan normalisasi sungai, untuk jalan kami usulkan dirubah statusnya menjadi jalan negara, karena ada armada barat, mohon dukungannya,” ujar Dendi.
Camat Punduh Pidada menambahkan, masih banyak daerah blankspot sinyal. Kata dia, belum bisa menggunakan aplikasi siskeudes secara online.
“Kami juga masih kekurangan sumber air bersih,” ujarnya.
Abdul Hakim menjelaskan tentang tugasnya sebagai anggota DPD RI. Ia mengatakan, dirinya sedang menjalankan tugas reses.
Salah satu agenda prioritas adalah pengawasan UU No.6 tahun 2014 tentang keuangan desa.
Kata Abdul Hakim, paradigma kita adalah membangun desa dan desa membangun.
Maka butuh partisipasi masyarakat, budaya gotong royong jangan sampai hilang agar desa semakin maju.
“Apresiasi untuk Pesawaran yang sudah tidak ada desa sangat tertinggal dan bertambahnya desa maju dan mandiri,’ ujar Abdul Hakim disambut tepuk tangan peserta.
Dia menambahkan, aspirasi akan diklasifikasikan mana kewenangan pusat dan daerah.
Kata dia, DPD ikut pada pembahasan tahap 1 bersama DPR, setelah itu DPR akan melakukan pembahasan bersama pemerintah pusat.
“Yang terkait pemerintah daerah juga akan kami sampaikan,” kata dia.
Abdul Hakim juga bertemu dengan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Way Ratai Pesawaran. Camat Way Ratai Asnawi Mahadaka beserta Kepala Desa dan aparatnya hadir di kantor kecamatan Way Ratai.
Beberapa hal yang disampaikan pada kesempatan itu adalah masih ada tumpang tindih Permendes dan Permendagri, daerah susah sinyal, optimalisasi objek wisata air terjun, infrastruktur jalan, pemekaran desa, dan hutan sosial. [Muhammad Suhada]
