Jejamo.com, Kotaagung – Anggota Komite IV DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim hari ini melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus. Abdul Hakim diterima Wakil Bupati Tanggamus AM Syafii dan sejumlah pejabat lain.
AM Syafii menjelaskan, di Tanggamus ada 299 pekon dan 3 kelurahan. Sebanyak 9 kecamatan, kata dia, rawan bencana. Hal itu juga menjadi kendala Pemkab karena ada beberapa kewenangan yang bukan di ranah daerah.
“Misalnya soal daerah aliran sungai,” kata Syafii kepada Hakim.
Syafii juga menyampaikan soal dana desa yang semestinya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Syafii meminta Abdul Hakim menyampaikan kepada Pemerintah Pusat perihal BPJS kesehatan.
Pemda, kata dia, selama ini memberikan 4 persen untuk membayar BPJS desa namun pihaknya tidak diberikan kewenangan kepada desa.
“Padahal semestinya pembayar BPJS adalah pihak yang mempekerjakan. Mohon aspirasi ini disampaikan kepada Pemerintah Pusat,” lanjut Syafii.
Abdul Hakim menjelaskan soal Gerakan Desa Emas kepada Syafii. Gerakan ini mempunyai misi membangun desa agar makin mandiri, maju, dan berkembang, serta makmur. Instrumen utamanya adalah patriot desa yang dididik dalam Kampus Desa Emas.
Sehingga, mereka akan menjadi pelopor dan penggerak ekonomi di desa sesuai dengan potensi pekon (desa) masing-masing.
Abdul Hakim mengatakan, Kampus Desa Emas akan mendidik para patriot desa dan pada semester III diharapkan mereka sudah mampu menghasilkan. Caranya dengan mengoptimalkan teaching factory yang ada di desa tersebut.
Hakim bilang, Gerakan Desa Emas ini sesuai dengan visi Nawacita Presiden Jokowi yang hendak membangun Indonesia dari pinggiran (desa).
Hakim mengilustrasikan sebuah desa dengan 500 kepala keluarga. Kebutuhan tiap keluarga minimal Rp2 juta per bulan. Dari sini ada perputaran uang sampai dengan Rp1 miliar.
“Potensi keuangan ini butuh ekosistem yang mengkonsolidasi seluruh potensi ekonomi desa,” kata dia.
Soal dana desa, Hakim mengatakan, pihaknya mendorong agar pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bisa berjalan secara online di semua desa.
Namun, tantangan ada pada beberapa desa yang masih lemah sinyal dari providernya.
“Kami akan dorong agar semua desa bisa secara online berjalan baik Siskeudes-nya. Sehingga penggunaan dana desa ini berjalan baik, transparan, akuntansi, dan stabil online-nya,” ujar Hakim. []
