Jejamo.com, Lampung Tengah – Anggota DPD RI Dapil Lampung Abdul Hakim mengadakan serap aspirasi bersama pengurus BKPRMI dan masyarakat di Bandarjaya, Lampung Tengah, Selasa (19/5).
Abdul Hakim menjelaskan dirinya sedang menjalankan tugas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan dampak covid-19 terutama bagi pelaku UMKM dan juga penggunaan dana desa untuk percepatan penanganan covid-19.
“Silakan bapak-ibu sampaikan, bagaimana kondisi di lapangan dalam penerapan berbagai kebijakan ini, jangan sampai ada masyarakat terdampak yang tidak mendapatkan perhatian,” ungkap senator Lampung tersebut dalam rilis yang diterima jejamo.com hari ini.
Beberapa peserta menyoroti buruknya data penerima bantuan sosial, pihak desa selalu memperbaharui data, tapi yang keluar masih data yang lama.
“Soal data ini masalah serius, jangan sampai menyebabkan kericuhan di masyarakat,” ujar Anwar.
Selain itu, peserta juga menyoroti relaksasi kredit yang syarat-syaratnya cukup sulit. Ini dikhawatirkan hanya pengusaha besar yang bisa menikmati relaksasi ini.
Hal lain yang disampaikan peserta adalah kekhawatiran eksistensi sekolah swasta.
“Tidak ada bayaran masuk sementara guru harus dibayar, biasanya juga sudah 100 pendaftar murid baru, tapi sekarang baru 17 pendaftar, kami butuh solusi dari pemerintah,” kata Parwoto.
Abdul Hakim merespos dan akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait.
Acara serap aspirasi ditutup dengan penyerahan bantuan paket sembako. []
