Jejamo.com, Bandar Lampung – Anggota Komisi 3 DPRD Lampung Ade Utami Ibnu menilai Lampung belum bisa berjaya seperti digaungkan Gubernur Arinal Djunaidi. Ade menilai Lampung baru menuju titik kemandirian.
Ade mengemukakan itu dalam rapat Panitia Khusus LKPj Kepala Daerah 2019 di gedung dewan setempat, Selasa, 12/5/2020.
Ade mengemukakan, LKPj ini adalah pelaksanaan terakhir rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Lampung 2015-2020.
“Ini masa transisi dari kepemimpinan Ridho Ficardo dan Arinal Djunaidi,” kata Ade kepada jejamo.com usai mengikuti rapat pansus.
Dalam rapat, Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengungkapkan capaian kinerja ekonomi Lampung dengan asumsi PDRB 7_7,5 persen.
“Namun capaian kita masih 5!27 persen. Tanpa intervensi pemerintah, angka ini auto pilot saja, memang berjalan sesuai dengan potensi daerahnya. Belum kelihatan titik keterlibatan pemerintah,” ujar Ade.
Hal lain yang disoroti Ade adalah soal kemiskinan yang masih 12,3 persen dari target 10 persen.
Ade juga menyoroti nilai tukar petani Lampung yang 125,65 menjadi target, baru tercapai 110.
Sarjana ekonomi lulusan Unila itu berpendapat, Gubernur Arinal Djunaidi mesti melakukan pembangunan berkelanjutan. Jangan sampai program yang dibikin tidak selaras dengan program yang sudah ditata oleh pendahulunya.
Demikian pula untuk kepala daerah di masa mendatang agar punya kesinambungan program dengan gubernur sebelum dan selanjutnya.
Untuk APBD Lampung dua tahun ke depan, Ade mengusulkan agar Pemda memprioritaskan program mengurangi kemiskinan dengan membuka peluang usaha baru berbasis ekonomi mikro kecil dan menengah.
“Wajib membantu para penganggur agar mereka bisa penghasilan. Bisa pula dengan stimulus dengan menambah anggaran untuk jaminan sosial,” kata anggota DPRD Lampung daerah pemilihan Bandar Lampung itu.
Kata Ade, pemda juga mesti memperbanyak pelatihan, melihat peluang usaha, membantu modal, dan menghemat anggatan.
“Belanja yang tidak penting ditunda dulu,” kata dia.
“Prioritas belanja adalah untuk jaring pengamanan sosial dan bantuan untuk UMKM,”
Karena langkah yang mesti ditempuh pemda sampai dengan saat ini belum tecermin pada data dan realitas di lapangan, Ade menilai jargon Lampung Berjaya masih jauh.
“Lampung masih menuju titik mandiri. Itu pun jika dalam APBD dua tahun ke depan kelihatan keberpihakan belanjanya kepada masyarakat,” tutup Ade. [Sugiono]
