Jejamo.com, Lampung Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat paripurna laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Lampung Timur tahun anggaran 2016, Selasa, 21/03/2017.
Rapat dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim dan Zaeful Bukhari, pimpinan DPRD, 37 anggota dewan dari 50 Anggota DPRD Lampung Timur.
Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim mengatakan, kewajiban penyampaian LKPJ kepala daerah kepada DPRD merupakan refleksi dari nilai-nilai demokrasi dan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.
Ia menambahkan, tahun 2015 merupakan tahun akhir periode RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2011-2015. Maka pembangunan daerah tahun 2016 adalah pembangunan daerah tahunan yang bertema pemantapan infrastruktur mendukung perekonomian daerah berbasis agribisnis menuju Lampung Timur yang sejahtera dan berkelanjutan.
Chusnunia Chalim, menjelaskan, indikator makro capaian pemerintah dibeberapa sektor yang beracuan pada data tahun 2015 yang merupakan data terbaru yang dikeluarkan oleh badan statistik Lampung Timur, diantara indeks pembangunan manusia pada tahun 2015 mencapai 67,10 persen, meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2014 sebesar 66,42 persen.
Kemudian di bidang perekonomian, di tengah tekanan ekonomi global Lampung Timur mampu meningkatkan dua kali lipat pada tahun 2015 yang mencapai 4,6 persen yang sebelumnya hanya 2,87 persen,sementara itu dibidang indikator makro ekonomi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 mencapai 4,49 persen, turun dari tahun 2014 yang mencapai 5 persen. Terkait dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2015 mencapai 16,91 persen angka ini turun dari tahun 2014 yang mencapai 17,05 persen.
Bupati juga menuturkan, relaksasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Timur sebelum dilakukan audit BPK RI tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1,916 triliun atau mencapai 92,03 persen dari target sebesar Rp 2,082 triliun.
Selanjutnya untuk realisasi belanja Daerah Tahun anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp1,922 triliun atau mencapai 90,69%, dari alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp 2,1 triliun.
Bupati juga menyampaikan, dalam rangka akselerasi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun 2016, telah dimulai beberapa inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari gerakan malu menganggur, desa ramah anak, kabupaten ramah tamu, layanan e-lapor, layanan call center dan situs jual-beli online.
“Saya berharap, melalui laporan LKPJ kepala daerah kepada DPRD tahun anggaran 2016, kami telah berupaya semaksimal untuk menyajikan kondisi pelaksanaan APBD Tahun 2016, hal ini merupakan satu langkah implementasi prinsip-prinsip good governance, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan. Dan kiranya Laporan LKPJ Tahun anggaran 2016 ini dapat disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan di Lampung Timur,” tandasnya.(*)
Laporan Suparman, Wartawan Jejamo.com
