Jejamo.com, Kota Metro – Wali Kota Metro Wahdi Siradjuddin mengapresiasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jenderal Ahmad Yani yang kembali menorehkan prestasi dengan meraih akreditasi paripurna untuk yang kedua kalinya. Sertifikat itu didapat dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
Wahdi mengaku bangga setelah sebelumnya capaian serupa didapat pada 2016 lalu. Menurutnya, prestasi tersebut selaras dengan visinya menjadikan Kota Metro sebagai kota pendidikan yang sehat, sejahtera, dan berbudaya.
“Alhamdulillah kita dapatkan akreditasi paripurna lagi untuk RSUD Ahmad Yani. Tentu juga ini merupakan suatu kebanggaan, mengingat memang visi kita membangun kota berpendidikan yang sehat,” kata Wahdi, Senin, 20/2/2023.
“Kita tak ingin ada satu hal pun yang tertinggal dalam program pembangunan ini. Visi Kota Metro yakni terwujudnya kota pendidikan, sehat sejahtera dan berbudaya,” sambungnya.
Wahdi menyebut akreditasi paripurna sebagai satu tingkatan bagi rumah sakit di Indonesia yang bisa dicapai ketika aspek pelayanannya mulai dari tempat parkir, respon sumber daya manusianya, dan sarana prasarananya telah dinilai memenuhi syarat.
“Di Provinsi Lampung ini kan hanya ada 2 rumah sakit yang memenuhi kriteria itu. Pertama, Rumah Sakit Abdul Moeloek di Bandar Lampung yang sekarang sudah tipe A dan kita di Kota Metro yang juga mempunyai rumah sakit rujukan tipe B,” tuturnya.
Wahdi berharap prestasi itu tidak menjadikan jumawa dan berpuas diri. Dia meminta RSUD Jenderal Ahmad Yani untuk tetap konsisten mempertahankan prestasi tersebut, bahkan dapat ditingkatkan lagi.
‘‘Jangan puas hanya sampai sini. Mempertahankan sesuatu apalagi prestasi itu kan sulit. Nah, itu harus terus dikejar. Gali terus potensi yang ada. Niatkan untuk pelayanan yang baik bagi masyarakat. Pemkot mendukung segala sesuatu yang baik di Kota Metro ini,” tukasnya.
Penghargaan akreditasi paripurna yang ditandatangani secara elektronik oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, dr. Azhar Jaya SKM MARS dan juga Ketua Eksekutif KARS dr. Sutoto itu diterima langsung oleh Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani, dr. Fitri Agustina dalam acara pertemuan ilmiah tahunan dan Semiloka Nasional ke-VII (Pitselnas VII) dan KARS Expo tahun 2023 yang berlangsung di Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang, Provinsi Banten, selama tiga hari berturut-turut, Rabu-Jumat, 15-17/2/2023.
Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani, dr. Fitri Agustina mengatakan dalam giat bertajuk “Pemulihan Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat Perumahsakitan Indonesia Melalui Akreditasi” yang dihadirinya kala itu, terdapat lebih dari 3.000 rumah sakit se-Indonesia yang akhirnya menyeleksi 29 rumah sakit untuk akreditasi paripurna. Di mana RSUD Jenderal Ahmad Yani salah satunya.
Berdasarkan keterangan Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani, proses akreditasi itu merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang rutin dilaksanakan 3 tahun sekali.
Akreditasi paripurna sendiri diberikan oleh KARS kepada sebuah lembaga independen pelaksana akreditasi rumah sakit yang bersifat fungsional, non struktural.
‘‘Predikat paripurna atau setara bintang 5 ini, hanya diberikan kepada rumah sakit yang telah memenuhi setidaknya 80 persen dari masing-masing standarisasi pelayanan rumah sakit, berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Kemenkes RI,” jelasnya.
Fitri Agustina juga mengatakan pihaknya bakal meningkatkan layanan di rumah sakit setempat dan dijalankan menuju transformasi layanan kesehatan, serta berimplikasi pada akreditasi paripurna yang berhasil disabet rumah sakit tersebut pada Februari 2023.
Melalui berbagai kegiatan baik secara internal dan eksternal seperti misalnya mengadakan lomba-lomba, bakti sosial dan sunatan massal bagi masyarakat di Bumi Sai Wawai.
Fitri menegaskan bahwa apa yang menjadi instruksi Wali Kota Metro terkait layanan gratis dengan cukup membawa KTP Metro saja, pun akan terus dijalankan seiring dengan peningkatan mutu layanan medis.
“Mengenai program Pemerintah Kota Metro cukup bawa KTP saja untuk datang ke Rumah Ssakit Ahmad Yani, itu program bawa KTP dilayani untuk warga Kota Metro dan belum punya kartu BPJS. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membuat kartu BPJS nya, sehingga bisa langsung dipakai,” bebernya.
“Jadi, pasien itu untuk masuk rumah sakit itu terjamin dan tidak dipungut biaya apapun. Nantinya pasien itu akan ditempatkan di ruang rawat inap kelas 3. Itu dia mau masuk ortopedi, mau masuk bedah, atau yang mana saja, tetap dilayani dan gratis. Karena itu memang masuk dalam program kesehatan Pemkot Metro,” tandasnya. (ADV)
