Jejamo.com, Bandar Lampung – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung menilai, biaya keberangkatan sejumlah jurnalis menemui Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tak boleh dari APBN/APBD.
Ketua AJI Bandar Lampung Yoso Muliawan kepada jejamo.com, Kamis, 31/3/2016, mengatakan, idealnya, media tempat jurnalis bernaunglah yang membiayai perjalanan liputan, termasuk jika ingin berangkat ke sebuah negara, seperti Israel.
Yoso mengatakan, berdasarkan kode etik jurnalistik, media atau jurnalis tidak boleh menerima fasilitas dari narasumber karena bisa dikategorikan sebagai suap.
“Jika keberangkatan ke Israel itu dibiayai bukan oleh medianya, misalnya, oleh Pemerintah Israel atau oleh Pemerintah Indonesia melalui APBN/APBD, sudah melanggar kode etik jurnalistik,” ujarnya via percakapan BlackBerry Messenger.
Dari sisi kemerdekaan pers, kata dia, media massa ataupun jurnalisnya berhak untuk meliput dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. “Termasuk mengenai Israel, Palestina, dan segala persoalannya,” urainya.
Bahkan, kata dia, jika memang perlu dan harus pergi ke negara itu demi memperoleh informasi yang penting bagi publik, media ataupun jurnalis berhak melakukannya.
“Tidak ada yang salah dari sisi kemerdekaan pers jika media atau jurnalisnya ingin memasuki sebuah negara, Israel sekalipun, demi mendapatkan informasi yang penting bagi masyarakat Indonesia terkait perkembangan konflik dan masalah lainnya,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah jurnalis Indonesia bertemu PM Israel Netanyahu dan mengundang kritik beberapa pihak, termasuk DPR.(*)
Laporan Adian Saputra, Wartawan Jejamo.com
