Jejamo.com, Bandar Lampung – Lembaga pemerintah didorong untuk terbuka dan transparan dalam memberikan data kepada publik. Termasuk anggaran yang dialokasikan kepada setiap institusi negara sehingga terbaca secara kasatmata oleh publik.
Hal ini juga memudahkan jurnalis dalam melakukan verifikasi terhadap temuan di lapangan. Demikian benang merah Diskusi Sabtuan bertopik “Jurnalisme Data” yang diadakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung di sekretariat organisasi profesi pers itu, Sabtu kemarin, 13/5/2017.
Ketua AJI Bandar Lampung Padli Ramdan mengatakan, di beberapa daerah, pemerintah daerahnya sudah terbuka dengan menayangkan semua alokasi dana APBD pada web setempat. Dengan demikian, publik dan jurnalis akan mudah melakukan pengawasan serta mengecek ulang terhadap temuan di lapangan.
Hal ini, kata Padli, sebetulnya bermanfaat juga buat pemda karena dinilai cukup transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Data kuantitatif semacam itu, kata Padli, akan menjadi data pembanding jurnalis saat melihat ada kejanggalan di lapangan terkait dengan alokasi anggaran itu.
Padli juga merencanakan akan mengadakan audiensi dengan Gubernur Lampung Ridho Ficardo, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, Ketua Komisi Informasi Lampung Derry Hendryan, serta BPK Lampung.
Tujuan audiensi adalah untuk memberikan masukan kepada setiap institusi publik agar terbuka dalam hal data, termasuk penjabaran alokasi bujet pada setiap program pembangunan.(*)
Laporan Andi Apriyadi, Wartawan Jejamo.com
