Jejamo.com, Kota Bandar Lampung – Pengurus Wilayah KAMMI Lampung mengecam segala bentuk tindakan repfresif terhadap penyaluran aspirasi di Aliansi Mahasiswa Peduli Palestina yang melihat inkonsistensi sikap dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Sikap pemerintah dinilai berbanding terbalik dengan amanat dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemausiaan dan perikeadilan.”
Sudha menjadi rahasia umum, hingga hari ini Israel masih melakukan praktik
dan tindakan penjajahan kepada rakyat Palestina.
Di lain pihak, seperti dilansir dari radarlombok.co.id bahwa nilai ekspor produk NTB ke negara Yahudi itu mencapai 400 ribu dollar AS atau sekitar Rp5,8 milliar. Di mana produk yang dikirim ke Israel berupa kerajinan alang-alang dan kerajinan batu alam sesuai dengan data Realisasi Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Bulan Januari-April 2020.
Aksi tolak produk NTB untuk Israel ini merupakan aksi gabungan dari aliansi mahasiswa peduli palestina yang terdiri dari pengurus wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Forum Silaturrahim Mahasiswa Pemuda Lombok Tengah (FORMULA) dan Keluarga Mahasiswa Islam Bima (GAMAIS BIMA).
Surat kesepakatan dengan Kepala Dinas Perdagangan NTB sebelumnya menyatakan bahwa kepala dinas ikut menolak secara tegas hubungan dagang antara NTB dengan Israel. Kepala dinas juga siap dicopot jabatannya jika kembali terjadi penjualan produk NTB kepada Israel.
Sayangnya aspirasi menolak hubungan dagang tersebut direspon dengan tindakan represif oleh aparat keamanan Polisi dan Satpol PP yang memukul mundur massa aksi dan pengeroyokan hingga menyebabkan luka-luka pada sejumlah mahasiswa.
Hal ini terjadi ketika massa aksi ingin bertemu dan berdialog dengan Gubernur NTB, tapi tidak ada akses dengan berbagai alasan.
PW KAMMI Lampung pun menegaskan mengecam segala bentuk tindakan represif terhadap mahasiswa yg menyampaikan aspirasi karena itu adalah bentuk ketidakadilan dan ketidakbebasan dalam memberikan pendapat
KAMMI Lampung juga menolak dengan tegas hubungan dagang NTB-Israel karena hal tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penjajahan terhadap palestina dan tidak sesuai dengan amanat dalam pembukaan UUD 1945.(*)
