Jejamo.com, Lampung Timur – Anggota DRPD Lampung meminta kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur terutama Bupati untuk bersikap lebih tegas kepada jajarannya. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Lampung Timur Abdul Wahid saat Rapat Paripurna DPRD Lampung Timur dalam rangka HUT Provinsi Lampung ke-53, di Sukadana, Senin, 20/03/2017.
Abdul Wahid sangat menyayangkan banyaknya ketidakhadiran dari jajaran eksekutif pada saat rapat paripurna istimewa HUT Provinsi Lampung yang ke-53 tahun 2017. Hal ini harus menjadi catatan bagi Bupati Lampung Timur untuk melakukan perbaikan ataupun pembenahan di jajarannya.
“Hari ini kan rapat paripurna HUT Provinsi Lampung, masa iya Kepala Dinas dan camat hanya beberapa saja yang hadir dan kejadian ini sering terjadi di setiap rapat paripurna di DPRD Lampung Timur,” ungkap Abdul Wahid.
Oleh karena itu dirinya meminta kepada Bupati untuk melakukan evaluasi serta dapat lebih tegas terhadap jajarannya. “Agar kita dapat kompak dan bersinergi dalam membangun Lampung Timur,” tambahnya.
Selain itu politisi Partai Gerindra ini juga menyayangkan sikap eksekutif yang seakan-akan tidak mendukung kinerja DPRD Lampung Timur. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya alasan yang diberikan pihak eksekutif setiap kali DPRD ingin memproses anggaran kegiatan, padahal sebelumnya sudah dianggarkan melalui APBD
“Kami jajaran anggota DPRD Lampung Timur harus mencari pinjaman modal untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Saya heran kenapa pihak eksekutif seakan menyuruh kami mengemis setiap kali akan melakukan kegiatan. Padahal itu semua sudah dianggarkan di APBD dan sudah kita sahkan. Kalau alasannya defisit, tentunya kalau semua kegiatan sudah kita sahkan pasti ada dananya,” jelasnya.
Abdul Wahid berharap, pihak eksekutif dapat memperbaiki sistem kerja sama antara jajarannya dengan pihak legislatif agar tidak menghambat legislatif dalam menjalankan kegiatan.(*)
Laporan Suparman, Wartawan Jejamo.com
