Jejamo.com, Lampung Tengah – Anggota Komisi XI DPR RI asal Lampung Junaidi Auly, meminta legislatif dan masyarakat di Lampung, mengawasi penggelolaan Dana Desa yang sudah masuk pencairan tahap kedua.
“DPR dan masyarakat harus mengawasi dana desa yang sudah cair. Segala bentuk penyelewengan bisa disanksi pidana, bahkan sudah ada kasus yang disidik seperti enam kepala desa yang di Maluku Utara itu,” ujanya dalam reses di Desa Rukti Harjo, Kabupaten Lampung Tengah, 10/8/2016.
Ia mengatakan, pengawasan pengelolaan dana desa sebesar Rp600 sampai Rp900 juta rupiah per desa juga haru melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, Junaidi mengingatkan agar peruntukannya harus sungguh-sungguh demi kemanfaatan pembangunan desa.
Terkait hal itu, Junaidi menyarankan dana desa digunakan untuk pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). “Jika dana desa dibuat badan usaha, diharapkan kelak bisa memberikan kemanfaatan perekonomian secara bergulir bagi desa tersebut,” ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.
Selain itu, tambah Junaidi, untuk permodalan bergulir, via mitra Komisi XI DPR RI, bagi masyarakat desa yang ingin memiliki permodalan usaha juga bisa difasilitasi dengan pihak perbankan. “Ada program KUR (kredit usaha rakyat) dari perbankan yang optimalisasinya belum maksimal, padahal bisa sangat membantu permodalan masyarakat desa,” cetus anggota Badan Legislasi DPR RI ini. ■rilis.(*)
Laporan Widyaningrum, Wartawan Jejamo.com
