Jejamo.com, Lampung Selatan – Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto beserta jajaran mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2022 yang diselenggarakan secara virtual, Senin, 5/9/2022.
Rakornas tersebut digelar oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan sejumlah kementerian lain yakni Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah.
“Untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh kepala daerah,” jelas Tito.
Mendagri menyebut, kenaikan BBM bersubsidi tentu berdampak pada semua sektor kehidupan. Sehingga, isu pengendalian inflasi harus dijadikan prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19.
“Pemerintah daerah agar menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat guna mengantisipasi dampak yang terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi,” terangnya.
Lebih lanjut Mendagri memaparkan, solusi dalam penanganan inflasi dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh instansi pusat hingga daerah. Di antaranya, imbuhnya, jangan membuat masyarakat panik dan upayakan masyarakat tetap tenang. “Lalu, aktifkan satgas pangan, di mana satgas pangan di daerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas kepada kepala daerah yang selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri,” tambahnya.
“Kemudian BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerja sama antardaerah, intensifkan jaring pengaman sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia provinsi umumkan angka inflasi hingga kabupaten kota per tiap bulan,” ujar Tito lebih lanjut.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan bahwa pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli akibat tendensi berbagai macam kenaikan harga di tengah ancaman krisis global.
“Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah memberikan bantuan sosial sebesar Rp150 ribu yang akan dibayarkan empat kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat,” ungkap Risma seperti dikutip dari situs Pemkab Lampung Selatan.(*)
