Jejamo.com, Tanggamus – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tanggamus menggelar rapat koordinasi bulanan bersama pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK), Kamis, 21/10/2021.
Ketua Apdesi Kabupaten Tanggamus, Zudarwansyah, mengatakan rapat tersebut sebagai upaya dalam menjaga kinerja kepala pekon. Selain itu juga dalam rangka penyusunan rencana pembangunan termasuk perbaikan pelayanan, serta pemberhentian dan pengangkatan aparatur pekon.
Zudarwansyah menjelaskan, poin krusial yang dibahas tentang pemberhentian dan pengangkatan aparatur pekon. Hal tersebut diangkat karena banyaknya keluhan serta masukan dari para kepala pekon.
“Alhamdulillah 100 persen disepakati 19 DPK yang hadir. Jabatan kepala pekon merupakan jabatan politik, karenanya pengangkatan dan pemberhentian aparatur pekon merupakan hak kepala pekon definitif. Adapun terkait rekomendasi dari kecamatan itu merupakan pelengkap administrasi saja,” ujar Zudarwansyah.
Hal ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, di mana pada Pasal 26 ayat 2 poin (b) menyatakan bahwa mengangkat dan memberhentikan pimpinan perangkat desa merupakan kewenangan kepala desa.
“Saya berharap Pemkab Tanggamus mendukung keputusan mereka, agar tidak menimbulkan polemik setiap ada penyegaran di setiap pekon,” jelasnya kepada Jejamo.com.
Bersamaan, Ketua DPK Kecamatan Gunung Alip, Ikrom, mengatakan para pengurus DPK menyepakati semua agenda yang dibahas khususnya terkait pegangkatan dan pemberhentian aparatur pekon, karena memang pengangkatan dan pemberhentian tersebut merupakan hak kepala pekon definitif.
Dikatakannya, untuk menjalankan pemerintahan pekon, kepala pekon dan aparaturnya harus seiring sejalan, karena bila tidak demikian kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan akan timbul.(*)[Zairi]
