Jejamo.com, Tanggamus – Transparansi aset milik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus kembali dipertanyakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
Wakil Ketua DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga mempertanyakan rincian Rp62.014.453.000 aset yang dimiliki BPR Syariah Tanggamus yang menurutnya tidak sesuai dengan kondisi kesehatan keuangan bank tersebut, di antaranya pendapatan habis untuk belanja pegawai.
“Apakah selama ini Bank Syariah Tanggamus sudah membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kalau ada kapan, siapa saja, berapa nominalnya. Apa lagi kondisi seperti ini bank daerah harusnya tampil membantu masyarakat,” katanya kepada Jejamo.com, Jumat, 9/7/2021.
Menurutnya, masyarakat berharap ada transparansi rincian aset yang dimiliki BPR Syariah Tanggamus seperti berapa aset simpan pinjam nasabah, jumlah pinjaman dengan bank lain, serta jumlah aset murni bank di luar aset bergerak.
“Saya meminta kepada pemilik saham, dalam hal ini Bupati Tanggamus untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secepatnya, dan menganti seluruh direksi demi penyehatan Bank Syariah Tanggamus lebih baik,” tegasnya.
Ditambahkannya, anggota DPRD akan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga masih membahas rencana akan membentuk Pansus Bank Syariah.
Sebelumnya, BPRS Tanggamus menjadi sorotan lantaran direksinya yang ttidak pernah berganti orang sejak beridir 17 tahun lalu. Hl ini kemudian merembet ke hal lain seperti transparansi aset yang dimiliki bank berstatus BUMD terebut.(*)[Zairi]
