Jejamo.com, Lampung Tengah – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lampung Tengah akan segera melakukan tindak lanjut atas laporan 23 anggota DPRD Lampung Tengah terkait pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh unsur pimpinan di dewan setempat. Para anggota dewan yang melaporkan persoalan ini mensinyalir pembagian jatah umrah tidak transparan.
Febri Antoni selaku pimpinan BK DPRD Lampung Tengah mengatakan sesuai dengan surat masuk yang diterima, pihaknya beserta jajaran yang ada di BK akan segera melakukan rapat internal untuk mengurai benang kusut yang saat ini terjadi.
“Kami akan bahas di dalam internal BK. Kami akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengetahui duduk permasalahan ini termasuk bagian Kesra Pemkab Lampung Tengah karena yang dilaporkan kemarin itu terkait pelanggran kode etik,” ujarnya, Rabu, 26/04/2017.
Menurut Febri, BK akan melakukan langkah untuk mengklarifikasi terkait permasalahan ini. Baik dari pihak yang mengajukan dan yang diadukan akan dipanggil oleh BK untuk meluruskan persoalan.
“Kami akan mengklarifikasi ini benar atau salah dan kami juga akan mencari tahu masalah sebenarnya seperti apa. Kalau memang enggak salah, berarti enggak ada masalah,” imbuhnya.
Pihaknya memastikan akan memproses laporan para anggota dewan untuk ditindak lanjuti dan diselesaikan di internal lembaga sesuai tugas fungsi pokok DPRD sesuai dengan tata tertib.
“Pastinya laporan ini akan ditindaklanjuti karena ini aspirasi kawan-kawan. Kami akan bekerja sesuai mekanisme dan tupoksi Badan Kehormatan yang telah diatur di dalam tatib. Kami akan segera proses setelah rapat internal, lalu akan kita tentukan langkah selanjutnya,” tandasnya.(*)
Laporan Raeza Handani, Wartawan Jejamo.com
