Jejamo.com, Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendorong kepada kepala desa dan perangkatnya untuk memahami secara baik pengelolaan dana desa demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.
Hal ini diungkapkan Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Junaidi Auly dalam agenda Sosialisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR RI Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Gunung Sugih, Lampung Tengah. Demikian rilis yang diterima hari ini.
Legislator asal Lampung itu meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pembinaan secara intensif kepada kepala desa beserta perangkatnya demi memahami tata kelola keuangan desa dari segi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.
Atas hal tersebut, Anggota yang biasa disapa Bang Jun ini mendorong kepada kepala desa dapat mengelola keuangan desa secara mandiri demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di desa itu sendiri. Juga diharapkan dana desa bisa dimanfaatkan secara efektif untuk sektor yang lebih produktif.
“Sektor produktif tersebut seperti pengembangan usaha bersama, koperasi usaha desa, dan keterampilan masyarakat desa sehingga nantinya bisa meningkatkan pendapatan asli desa,” ujar Bang Jun.
Lebih lanjut, Anggota DPR Fraksi PKS ini berpendapat agar tidak ada lagi penyalahgunaan dana desa, hal yang dapat dilakukan yaitu menjamin akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa.
“Untuk mewujudkan pemerintah desa yang terbuka dan masyarakat desa yang aktif, perlu dibangun komitmen, kesadaran, dan pengetahuan masing-masing pihak sehingga dengan dimanfaatkannya dana desa yang efektif bisa mengangkat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat desa,” tutup kandidat doktor IPDN ini. []
