Jejamo.com, Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama DPRD Lampung Selatan menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018.
Acara yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Lampung Selatan itu dibuka oleh Ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosyadi serta dihadiri anggota Badan Anggaran Dewan, Sekretaris Daerah Lampung Selatan beserta Tim Anggaran Pemkab Lampung selatan.
Sekretarias Daerah Pemkab Lampung Selatan Fredy SM mengungkapkan, pembahasan tersebut dilaksanakan mengingat adanya perubahan dalam struktur APBD terkait gaji pegawai dan perubahan di dalam Pendapatan Asli Daearh (PAD).
“Dari kedua pokok pembahasan ini, tentunya kita melakukan perubahan APBD 2018,” ujar Fredy di hadapan para anggota Banggar DPRD Lampung Selatan, seperti dilaporkan situs resmi Pemkab Lampung Selatan, Senin, 10/9/2018.
Terkait struktur APBD, Fredy menjelaskan, untuk PAD terdapat peningkatan sekitar Rp21,477 miliar. Ditambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp25 miliar.
“Jadi untuk belanja daerah ini kita rancang sebesar Rp47 miliar. Rinciannya belanja tidak langsung sebesar Rp6,35 miliar dan belanja langsung yang cukup signifikan sebesar Rp40 miliar. Tentunya nanti ini bisa kita bahas secara rinci,” terang Fredy.
Menanggapi hal itu, Hendry Rosyadi berharap anggaran belanja daerah tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada, serta peruntukkannya bisa tepat sasaran.
“Sehingga nanti, kita harapkan APBD kita ini betul-betul anggaran yang sehat. Karena dari awal saya tekankan kita kejar dulu pendapatnnya, baru nanti belanjanya disesuaikan agar tidak terjadi defisit seperti di tempat lain,” tukas Hendry.(*)
