Jejamo.com, Bandar Lampung – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Bandar Lampung menggelar kegiatan pembekalan kader JKN-KIS sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kolentivitas pembayaran iuran. Kegiatan ini digelar di aula kantor BPJS Bandar Lampung, Jumat siang, 31/3/2017.
Rendahnya kesadaran peserta mandiri dalam melakukan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuat BPJS Kesehatan melakukan upaya dengan membentuk Kader JKN-KIS. Demikian disampaikan Benjamin Saut PS, Kepala Divisi Regional XIII BPJS Kesehatan.
“Orang yang memiliki kapasitas sesuai dengan kriteria tertentu direkrut oleh BPJS Kesehatan sebagai mitra. Mereka akan melakukan fungsi pemasaran sosial, kepesertaan, pemberi informasi, menerima keluhan, dan pengingat maupun pengumpul iuran,” kata Benjamin.
Ia menambahkan, selain rendahnya kesadaran peserta untuk membayar iuran JKN-KIS, karakteristik latar belakang pekerja informal yang unik dan beragam serta jumlah populasi yang cukup besar dan yang tersebar di berbagai daerah terpencil wilayah kerja Divisi Regional XIII, menjadikan kader ini perlu dibentuk.
Jumlah sumber daya manusia di BPJS Kesehatan yang terbatas juga menjadi pendorong untuk bekerja sama dengan pihak lain yang bertujuan untuk memperluas kepesertaan dan menemukan metode pengumpulan iruan dan pendekatan yang tepat bagi beragam karakter masyarakat.
“Hal-hal ini yang kemudian memunculkan gagasan berupa Program Kader JKN-KIS,” lanjutnya.
Sebanyak 2.000 kader JKN dialokasikan untuk seluruh Kantor Cabang di Indonesia. Sementara untuk wilayah kerja BPJS Kesehatan Divisi Regional XIII mendapat alokasi sebanyak 162 kader JKN. Kader tersebut tersebar di tujuh wilayah kantor Divisi Regional XIII yaitu untuk KC Bandar Lampung 31 kader, KC Kotabumi 14 kader, KC Metro 32 kader, KC Serang 40 kader, KC Pontianak 21 kader, KC Singkawang 13 kader dan KC Sintang 11 Kader.
BPJS Kesehatan memiliki waktu selama dua tahun ke depan dalam melakukan perbaikan kebijakan dalam pengumpulan iuran peserta pekerja bukan penerima upah yang efektif dan berkesinambungan agar prinsip gotong royong yang menjadi dasar dalam program ini dapat terlaksana dengan optimal.
Kegiatan pembekalan sendiri diisi pemberian materi oleh pihak Bank BNI46 yang turut memfasilitasi kader JKN. Dalam melaksanakan tugasnya dilapangan, tekait dengan Program JKN diharapkan dapat dikuasai dengan baik. Para kader diberi target per bulan baik dari jumlah iuran maupun target peserta JKN KIS.
Banyak dari kader JKN KIS berasal dari desa di masing-masing kabupaten. Umumnya mereka memiliki pengalaman seperti sudah pernah menjadi kader PKK atapun kader posyandu. Nantinya para kader ini akan melakukan penagihan secara door to door ke peserta yang menunggak, dan melakukan edukasi terkait dengan Program JKN.
“Setelah dilatih dan diberikan pembekalan, sebanyak 162 kader JKN siap ditugaskan. Dengan kader JKN yang berkualitas, iuran lancar, piutang tuntas, menuju cakupan semesta tahun 2019,” pungkas Benjamin.(*)
Laporan Widyaningrum, Wartawan Jejamo.com
