Jejamo.com – Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan hadiri rapat koordinasi tim kuasa hukum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta, Sabtu 2/4/2016. Tim kuasa hukum ini bertindak sebagai pemohon judicial review atau uji materi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Rapat koordinasi tim kuasa hukum Apaksi membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memenangkan uji materi yang diajukan. Tim kuasa hukum Apaksi menilai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan mencederai semangat otonomi daerah.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum Apkasi Mardani H Maming yang merupakan Bupati Tanah Bumbu. Turut hadir Prof DR Ryaas Rasyid, MA selaku Penasihat Khusus Apkasi, Ketua Tim Hukum Apkasi M Rifqinizami, SH, LL.M. mereka membahas tentang pencabutan beberapa kewenangan pemerintah provinsi oleh pemerintah pusat di bidang kelautan, pendidikan, pertambangan, catatan sipil, kesbangpol, dan lainnya.(*)
