Jejamo.com, Bandar Lampung – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Lampung menggelar aksi saat momentum Hari Sumpah Pemuda dan membahas issu nasional di Kantor Gubernur, Senin (28/10/19).
Kelompok Cipayung Plus Lampung ini terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Selain itu juga Persatauan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).
Mereka membawa 3 tuntutan utama untuk Gubernur Arinal yang selanjutnya berharap diteruskan ke Pemerintah Pusat.
Massa aksi merasa kedatangannya tidak diharapkan, padahal Gubernur Senin pagi baru saja memimpin upacara Hari Sumpah Pemuda, dengan alasan sedang tidak di kantor.
Gubernur Arinal malah mengutus Asisten 2.
Atas dasar itu, pimpinan Cipayung Plus kecewa dan merasa dibohongi dengan sikap Gubernur.
Ketua KAMMI Bandar Lampung Roy Renaldi mengatakan, pihaknya kecewa dengan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Erzal Syahreza dari PMII mengatakan, Gubernur Arinal tidak menanggapi dengan serius massa aksi Cipayung Plus Kota Bandar Lampung.
Padahal, Gubernur Arinal pada pagi hari memimpin upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda di lapangan Korpri Pemprov Lampung.
Rahmanita Sari dari GMNI mengatakan, pihaknya kecewa dengan sikap Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang tidak mau menerima peserta aksi.
Husni Mubarok dari HMI menilai Pemprov Lampung seolah tak menganggap OKP Cipayung Plus. Hal itu terlihat dari enggannya Gubernur maupun Wagub menemui perwakilan OKP.
Tentu hal itu bertolak belakang dari pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang meminta Pemda agar mengubah budaya feodal menjadi melayani.
Ranto Sadwijan Ambonius dari GMKI dan Andreas Gita Lazuardi dari PMKRI juga menyatakan protesnya. Mereka mengaku sudah melakukan kajian yang akan disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Sayangnya, pimpinan daerah ini menolak bertemu.
I Kadek Chandra Dewa Nata dari KMHDIK menilai, pihaknya merasa dipermaikan dengan perlakuan pihak Pemprov Lampung dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur.
Massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus Lampung ini diberlakukan bagaikan bola dioper kesana kemari dalam upaya menemui Gubernur atau wakil gubernur.
Sahru Romadhon dari IMM mengutuk mengutuk perilaku pemimpin yang tuli dengan aspirasi rakyat.
“Gubernur Lampung tidak memiliki komitmen untuk bisa menerima aspirasi aksi Cipayung Plus dengan tiga tuntutan besar,” kata dia. Demikian rilis Cipayung Plus Lampung yang diterima jejamo.com. []
