Jejamo.com, Bandar Lampung – Front Persatuan Lintas Elemen Masyarakat Lampung Selatan (Lamsel) yang tergabung Koalisi Rakyat Penyelamat Demokrasi Lampung (Kopdar) membuktikan keseriusan menggelar aksinya melawan dugaan praktik politik uang dalam hajat demokrasi Pilgub Lampung 2018.
Pantauan redaksi, ratusan massa Kopdar yang dikomandoi Nurul Ikhwan ini dengan tertib menggelar aksinya di kantor Bupati dan DPRD Lamsel setelah long march dari Lapangan Cipta Karya di Kalianda, Jumat (6/7/2018) mulai pukul 08.00 WIB hingga jelang salat Jumat.
Aksi massa menggelorakan tuntutan menolak hasil Pilgub Lampung 27 Juni 2018 yang dipenuhi dugaan keras praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang dilakukan paslon Gubernur-Wagub Lampung 2019-2024 nomor urut tiga, Arinal Junaidi-Chusnunia Chalim di seluruh penjuru Lampung sejak H-10 hingga serangan fajar jelang pencoblosan 27 Juni.
Di bawah pengawalan penuh aparat Polres Lamsel dan Polsek Kalianda, massa nampak antusias menyimak orasi politik yang disampaikan bergantian para pimpinan elemen.
“Tolak Arinal! Bawaslu jangan lamban,” teriak massa sahut-menyahut mengikuti komando orator.
Saat diterima pimpinan DPRD Lamsel yang diwakili Komisi A dan Komisi C, Korlap Kopdar Nurul Ikhwan menyampaikan pernyataan sikap.
Massa meminta Bawaslu dan Gakkumdu Lampung menindak tegas dan mendiskualifikasi paslon Arinal-Nunik yang patut diduga kuat melakukan kejahatan politik uang dalam Pilgub Lampung 2018.
Kemudian, meminta audit independen atas kebenaran laporan dana kampanye paslon Arinal-Nunik.
Lalu, memperjuangkan pemurnian demokrasi Lampung dari kepentingan korporasi.
Massa juga menolak paslon cagub-cawagub Lampung pelaku politik uang. Massa juga mengajak rakyat, elite politik, tokoh masyarakat dan siapa pun untuk bersatu dalam front barisan perlawanan atas kejahatan politik uang dalam Pilgub 2018.
“Menuntut dilakukan pemilihan ulang jika pelanggaran pidana politik uang dalam Pilgub Lampung 2018 ini terbukti,” beber Nurul.
Gelombang aksi massa dengan isu sentral yang hampir seragam, menolak hasil Pilgub Lampung 2018 dan menuntut diskualifikasi paslon Arinal-Nunik.
Selain di Kalianda, aksi menolak dan mendesak pembatalan hasil Pilgub Lampung 2018 hari ini (6/7/2018) juga menggetarkan Bumi Andan Jejama Pesawaran.
Ratusan massa mengatasnamakan diri Forum Masyarakat Pesawaran Menggugat ngeluruk ke sekretariat KPU dan Panwaslu Pesawaran, Jumat (6/7/2018) pukul 10.00 WIB.
Dipimpin korlap aksi, Hipni, massa aksi asal beberapa kecamatan itu meminta penegak hukum dan penyelenggara Pilgub mengusut tuntas dan menindak tegas politik uang saat berlangsung pilkada 27 Juni 2018.
“Apabila terbukti, kami meminta penegak hukum dan penyelenggara pemilu menggugurkan kemenangan paslon yang terindikasi melakukan money politics,” kata Hipni.
Massa kompak merapikan barisan guna melanjutkan aksinya ke Panwaslu setempat, yang kembali berlangsung tertib dikawal ketat aparat Polres Pesawaran.
Di Tulangbawang Barat (Tubaba), ratusan massa aksi yang terhimpun Koalisi Rakyat Menggugat Pilkada Lampung 27 Juni 2018 juga mendatangi sektetariat Panwaslu setempat, di Tiyuh Candra Mukti, Tulangbawang Tengah, hari ini.
Dalam orasinya, korlap aksi Ahmad Huzaini membelejeti ketidakberdayaan penyelenggara pilkada, penegak hukum dan rakyat pemilih Pilgub Lampung 2018 di Tubaba menggulung praktik pembajakan demokrasi.(*)
Laporan Sugiono, Wartawan Jejamo.com
