Jejamo.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan pada 30 Kelompok Usaha Bersama (Kube) dengan anggota sebanyak 300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam rilis yang diterima redaksi Jejamo.com Rabu, 9/8/2017, disampaikan bahwa program ini merupakan salah satu upaya Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengurangi angka kemiskinan di Bumi Ruwa Jurai.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni mengimbau para penerima bantuan modal usaha bisa menfaatkannya dengan baik dan sungguh-sungguh. “Tolong disyukuri bersama dengan cara kelompok penerima bantuan sungguh-sungguh dalam pengelolaan usahanya sehingga dapat memberikan manfaat,” katanya di hadapan 300 KPM Kota Metro yang menerima bantuan, Selasa, 8/8/2017.
Terbatasnya jumlah anggaran membuat penerima bantuan harus diseleksi terlebih dahulu oleh Dinas Sosial Kota Metro dan petugas Dinas Sosial Provinsi Lampung. Hasilnya, dari total 2.606 KPM yang ada Kota Metro sebanyak 300 KPM yang diberi bantuan berupa uang tunai transfer senilai Rp20 juta. Sehingga total bantuan yang diberikan sebanyak Rp600 juta.
Sumarju juga meminta kepada KPM agar membina anak-anaknya dengan benar. “Bimbinglah anak-anak sehingga paling tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke tingkat SLTA. Tantangan di masa depan semakin ketat. Tanpa pendidikan dan kemampuan yang memadai maka anak-anak kita hanya menjadi penonton saja,” ujar Sumarju.
Dia juga memberikan gambaran pembangunan di Lampung pada masa yang akan datang. Beberapa program yang segera memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan Lampung antara lain program Jalan Tol Trans Sumatera yang pada tahun 2018 sudah dapat dioperasionalkan. Bandara Radin Intan II sebagai bandara internasional dan embarkasi haji.
Lalu, ada pula bantuan Gerbang Desa untuk 100 Desa tertinggal. Pembangunan di sektor pertanian yang mampu membuat Lampung surplus beras dan menjadi lumbung pangan nasional. Destinasi wisata yang mulai dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, dan lainnya.
“Dengan demikian Lampung akan menjadi alternatif dalam pengembangan industri nasional. Apabila anak-anak kita tidak sekolah atau putus sekolah maka mereka tidak mampu bersaing dengan pencari kerja di luar Kota Metro,” imbuh Sumarju.(*)
