Jejamo.com, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, menyayangkan santernya kabar pergantian posisi Komisaris Jenderal Budi Waseso dari posisi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang beredar kemarin.
Fahri menilai Jenderal bintang tiga yang biasa disapa Buwas itu, merupakan figur yang tepat dalam mengembalikan citra Polri. Alasannya, Budi telah menunjukkan kemampuannya dengan membongkar kasus-kasus besar korupsi.
“Sebenarnya, figur Buwas mengembalikan betapa polisi itu tidak mau tebang pilih,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dilansir jejamo.com dari CNN Indonesia, Kamis, 3/9/2015.
Menurut Fahri, pergantian dinilai tidak tepat karena dalam penanganan kasus korupsi, Polri telah menempuh pendekatan yang berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
ahri mencontohkan, ketika KPK menyasar kasus-kasus korupsi di kementerian, banyak tindakan yang dinilai tidak tepat.
Seperti kasus yang menimpa Suryadharma Ali disebut mafia haji, namun ternyata dana operasional menteri. Atau Waryono Karyo yang disebut sebagai mafia migas, namun ternyata soal perawatan gedung.
Waryono Karyo, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, disangka melakukan tindak pidana korupsi pada proyek sosialisasi, sepeda sehat, dan perawatan Gedung ESDM pada tahun 2012. Atas tindak pidana tersebut, negara diperkirakan merugi hingga Rp 9,8 miliar.
Sementara, Suryadharma Ali didakwa menggunakan Dana Operasi Menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi alih-alih kepentingan profesional seperti pelayanan, keamanan, biaya kemudahan, dan kegiatan representatif lainnya. Besaran DOM yang dinikmati yakni mencapai Rp 1,82 miliar.
Sedangkan, bagi Fahri, kepolisian telah mengambil langkah yang tepat saat mengusut kasus PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) atas penjualan kondensat dan dwelling time di Direktorat Jenderal Perdagangan. Sehingga penanganan kedua kasus korupsi tersebut menimbulkan dampak yang besar.
“Polri masuk ke TPPI penjualan kondensat. Wah itu real! Polri masuk ke dwelling time itu real! Itu dahsyat efeknya,” kata Fahri.
Tidak hanya itu, Fahri juga memuji kepolisian yang memiliki mekanisme check and balanceslebih baik dari KPK. Hal ini dikarenakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dimiliki kepolisian lebih ketat prosedurnya dibanding KPK, yang dinilai dapat melakukan apa saja.
Mengenai pergantian Budi Waseso, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti menyatakan tak ada yang istimewa dengan pergantian jabatan di lembaganya. Begitiupun jika Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso nantinya dimutasi.
Pergantian atau mutasi, kata Badrodin, lumrah terjadi di Kepolisian. Hal itu kerap terjadi di jajaran pejabat utama Polri seperti Wakil Kapolri, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan dan Kabareskrim.
“Mutasi itu biasa. Saya juga bisa dimutasi setiap saat. Enggak ada masalah,” ujar Badrodin di Mabes Polri.(*)
