Jejamo.com, Advertorial – DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna mengenai pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2017, Kamis, 25/11/2016.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro Ana Morinda, dihadiri Wali Kota Metro Achmad Pairin Sekretaris Daerah Ishak.
Dalam sambutannya Pairin mengatakan, RAPBD kota Metro tahun 2017 telah di susun berdasarkan perangkat daerah baru yang mengacu pada program prioritas dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2016/2021.
Anggota DPRD Kota Metro | Haris/jejamo.com
“Adapun Pemerintah dalam menyusun APBD berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 31 tahun 2016 dan peraturan daerah nomor 15 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Metro Tahun 2016- 2021,” paparnya.
Pairin menjelaskan, APBD Kota Metro tahun 2017mengalami penurunan pendapatan sebesar 1,19 persen. Penurunan terjadi pada pendapatan daerah yang sah, dana penyesuaian dan otonomi khususnya sebesar 91,84 persen. Namun penurunan ini diimbangi dengan kenaikan pendapatan Asli Daerah(PAD), sebesar 20,49 persen dan dana perimbangan sebesar 6,73 persen.
Pendapatan APBD Murni Yahun anggaran 2017 direncanakan Rp 814.354.761.408 yang bersumber dari PAD Rp 127.386.258.021. Dan untuk dana perimbangan sebesar Rp 631.263.755.000, yang terdiri dari hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp 27.398.008.000. Dan dana alokasi umum sebesar Rp. 463.881.055.000. Dan dana alokasi khusus besar Rp139.984.692.000. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang san Rp 55.704.748.387.
Lebih lanjut menurutnya, tahun 2017 akan menjadi tahun impelementasi pelaksanaan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Metro periode 2016-2021.
“Belanja langsung itu diarahkan untuk program pembangunan, khususnya program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti peningkatan kualitas infrastruktur pinggiran kota,” jelasnya.
Sementara Ketua DPRD Metro mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi hasil rapat kerja dengan Pemkot Metro. Ia meminta dalam APBD 2017 ada peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya.(*)
Laporan Haris Riyanto, Wartawan Jejamo.com
