Jejamo.com, Lampung Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur mengancam tidak mau mengesahkan RAPBD Tahun Anggaran 2017jika Tim TPAD Kabupaten Lampung Timur merubah pembahasan awal yang sudah dibahas bersama.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Lamtim Armada Gunawan dari fraksi Nasdem di ruang kerjanya Selasa 27/12/2016.Ermada mengatakan, pihak eksekutif terutama Bupati Lampung Timur sudah beberapa kali tidak mau hadir dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD Tahun anggaran 2017.
“Padahal kami pihak legislatif sudah membahasnya bersama dengan pihak tim TPAD dari Pemkab Lamtim dan sudah memenuhi syarat, Namun Bupati Lampung Timur tidak mau menghadiri paripurna pengesahan RAPBD tahun 2017,” jelasnya.
Ia melanjutkan, oleh karena itu tim Banggar DPRD Lamtim dan TPAD Pemkab Lamtim akan kembali melakukan pembahasan terkait RAPBD kabupaten Lamtim tahun 2017 sebelum diparipurnakan yang rencananya akan dilakukan pada Rabu mendatang.
“Barusan ini Banmus DPRD Lamtim telah melakukan rapat koordinasi, dari hasil rapat Banmus tersebut maka ketua- ketua fraksi yang ada di DPRD Lamtim bersama TPAD dari Pemkab Lamtim kembali akan melakukan rapat pembahasan terkait RAPBD tahun 2017,” jelasnya.
Menurutnya, rapat tersebut dilakukan untuk mensingkronkan RAPBD kabupaten Lamtim tahun 2017 sebelum dilakukan rapat paripurna pengesahan,kita akan lihat, kalau memang TPAD Pemkab merubah anggaran yang sudah pernah dibahas sebelumnya, maka tentu kami tidak akan setuju untuk dilakukan perubahan.
“Karena sebelumnya Baggar bersama TPAD dari pemkab sudah melakukan pembahasan terkait RAPBD tahun 2017 tersebut. Oleh karena itu, kita berharap agar apa yang sudah pernah dibahas tidak lagi dilakukan perubahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kalau saat dilakukan pembahasan nanti, Tim TPAD Kabupaten merubah pembahasan awal yang sebelumnya sudah dibahas bersama maka, pihaknya mengancam tidak akan menyetujui RAPBD tahun 2017 untuk disahkan.
“Karena bila dilakukan perubahan pada anggaran yang sebelumnya telah dibahas, maka hal tersebut tentu sudah melanggar konstitusi yang ada,”pungkasnya.(*)
Laporan Suparman, Wartawan Jejamo.com
