Jejamo.com, Lampung Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara menggelar rapat paripurna Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2016, dengan agenda Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, Rabu, 19/4/2017.
Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua I, Nurdin Habim, didampingi Wakil Ketua II M. Yusrizal, wakil ketua III Arnol Alam, serta 32 anggota dewan. Dan dihadiri Wakil Bupati Sri Widodo beserta jajaran Pemkab Lampura.
Juru bicara Pansus, Agung Utomo dalam laporannya menjabarkan dalam pembahasan yang dilakukan Pansus memiliki maksud dan tujuan, yakni untuk memberikan gambaran secara umum tentang proses tentang pembahasan antara Pansus dan Pemkab, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam rapat paripurna dalam memberikan saran dan masukan serta rekomendasi terhadap LKPj Bupati tahun anggaran 2016.
Hasil pembahasan yang dilakukan pansus diantaranya, mengapresiasi atas capaian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta program kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Agar Pemkab dapat menindaklanjuti temuan BPK agar tidak mengganggu penilaian tentang anggaran tahun 2016. Komunikasi dua arah antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan daerah untuk mencapai hasil yang maksimal.
Kendala penyerapan anggaran untuk dapat dicarikan solusi. LKPj Bupati harus sinkron dengan RPJMD tahun 2014-2019.. Menggali potensi PAD dengan mencari investor guna berinvestasi di daerah termasuk destinasi wisata. Kualitas pembangunan perlu ditingkatkan. Perbaikan dan renovasi Puskesmas Pembntu di pedesaan dalam upaya peningkatan pelayanan disektor kesehatan.
Sarana dan prasarana sekolah di pedesaan belum sesuai sehingga ada kesenjangan SPM antara pedesaan dan perkotaan. Sarana dan prasarana RSUD Ryacudu perlu diperbaiki termasuk mengenai kebersihan diruang rawat inap. Pelayanan medis untuk lebih ditingkatkan.
Wakil Bupati Lampura Sri Widodo dalam tanggapan atas hasil Pansus menjelaskan, jika pihaknya mengapresiasi kinerja DPRD Lampura yang telah meneliti mengkaji dan membhas subsatnsi LKPj Bupati guna perbaikan dan penyempurnan penyelenggaraan pemerintah Lampura kedepan.”Hal ini menujukkan atensi yang tinggi DPRD, selaku rumah aspirasi rakyat terhadap perbaikan kinerja jajaran Pemkab Lampura,” pungkasnya.(*)
Laporan Buhairi Aidi dan Lia, Wartawan Jejamo.com
