Jejamo.com, Lampung Utara – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara menggelar rapat paripurna, dengan agenda pandangan dari fraksi mengenai kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2017, yang diadakan di ruang sidang DPRD setempat, Selasa, 1/11/2016.
Rapat kali ini dipimpin oleh ketua DPRD Lampura, Rachmat Hartono, nampak hadir juga Wakil Bupati Lampura Sri Widodo dan dihadiri oleh 28 orang anggota DPRD lainnya.
Dalam kesempatan ini Fraksi PDIP, diwakili Jupi Sunandar, mengatakan, perlu langkah berani Pemkab Lampura untuk mengelola anggaran, dan efisiensi penggunaan anggaran.
“SKPD harus menggunakan anggaran dengan baik, dan mengusulkan kebijakan KUA mengarahkan kepada pertanian, perkebunan dan usaha kecil menengah. Karena itu fraksi PDIP meminta agar belanja hibah Rp 55 miliar dikurangi menjadi Rp 7,5 miliar.
Juru bicara fraksi partai Gerindra, Nurdin Habib, mengatakan KUA PPAS merupakan langkah awal dalam proses penyusunan anggaran. Pencapaian selama tahun 2016, dibandingkan dengan tahun 2015 menjadi tolak ukur.
“APBD tahun 2017 mendatang terjadi penurunan anggaran sebesar 3,183 persen, turunnya anggaran terjadi antara lain karena menurunnya dana perimbangan sebesar 0,11 persen. Untuk itu besar harapannya, dapat menekan anggaran, dan penyesuaian anggaran sesuai dengan rasio APBD tahun 2017,” jelasnya.
Juru bicara Fraksi Demokrat, Joni Bedral, menyoroti beberapa permasalahan, seperti lemahnya pengawasan aparatur yang ada dan meminimalisir pungli dalam sektor perizinan.“Para SKPD yang ada dapat membawa RKPD, untuk dibahas dengan anggota DPRD. Terkait adanya pungli di jalan mulai dari kecamatan Bunga Mayang hingga Kotabumi agar ditertibkan,” jelasnya.
Lalu untuk Fraksi Golkar yang diwakili M Muklis, mengatakan, KUA PPAS merupakan impelementasi pemerintah yang berkesinambungan, dapat mengalokasikan program yang bermanfaat, dari tahun ke tahun, dan untuk masalah kemiskinan merupakan perhatian Pemkab Lampura.
“Disiplin PNS sudah semakin meningkat, di bidang infrastruktur sudikiranya pemerintah memperhatikan kualitas dari pembangunan infrastruktur seperti jalan. Kami minta Pemkab meningkatkan pendapatan asli daerah, seperti mengelola parkir di RSU Ryacudu Kotabumi.” tandasnya.(*)
Laporan Buhairi Aidi dan Lia, Wartawan Jejamo.com
