Jejamo.com, Lampung Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara, mengesahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2017, dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat, Jumat, 11/11/2016.
Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hi Rahmat Hartono yang didampingi ketiga wakilnya, Amir Yusmeri, M Yusirizal, dan Arnol Alam. Hadiri juga seluruh anggota dewan, serta Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara.
Sebelum penandatanganan nota kesepakatan antata eksekutif dan legislatif, tentang pengesahan KUA-PPAS, Nurdin Habim selaku juru bicara panitia kerja badan anggaran membacakan laporan hasil pembahasan.Dimana hasil pembahasan yang dilakukan, secara keseluruhan asumsi yakni pendapatan tahun anggaran tahun 2017 sebesar Rp 112.648.338.340.
Belanja daerah yang teridiri belanja langsung sebesar Rp 873.482.512.524, belanja tidak langsung Rp 1.081.172.252.152. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan sebesar Rp 280 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 2,5 miliar.
Dalam kesempatan itu, politis partai Gerindra tersebut memberikan masukan kepada eksekutif agar keseluruhan pagu anggaran di satker untuk lebih ditingkatkan guna tercapai seluruh program. Prioritas anggaran 2017 ditujukan untuk pelayanan dasar seperti kesehatan, pendiikan, infrastruktur, budaya lokal.
Pembangunan sektor penggerak difokuskan pada ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan. Pembangunan sektor penguat, yakni sektor industri, pertambangan. Penyertaan modal untuk meningkatkan BUMD. Bantuan keuangan untuk mendukung program atau kegiatan yang merupakan program pusat dipertimbangkan secara seksama mengenai target, tujuan, serta sasaran yang berkesinambungan dalam mendukung visi misi pembangunan Lampura.
Sementara itu, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara dalam pendapat akhirnya menyampaikan mengapresiasi kinerja DPRD yang telah bekerja keras dan meneliti mengkaji dan membahas secara bersama, baik di badan anggaran, komisi, maupun perorangan anggota DPRD bersama tim anggaran Pemkab, demi kesempurnaan rancangan KUA-PPAS APBD 2017.
“Ini semua wujud perhatian dan kebersamaan dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, demi pembangunan Lampura dan untuk menciptakan masyarakat yang aman, maju, sejahtera, agamis dan bermartabat.” ucapnya
Dirinya menambahkan dengan telah disepakati dan disetujuinya KUA-PPAS, selanjutnya akan menjadi dokumen perencanaan dan pengangaran sebagai landasan dalam penyusunan rancangan APBD tahun 2017.
“Untuk itu diharapkan pada rancangan APBD 2017 yang akan disampaikan nantinya, dapat dibahas dan disetujui bersama sehingga berbagai perencanaan program kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan, agar benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dalam pelaksanaan percepatan pembangunan di tahun 2017,” harapnya.(*)
Laporan Buhairi Aidi dan Lia, Wartawan Jejamo.com
