Jejamo.com, Kota Metro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) setempat memberi dukungan percepatan program menuju cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Fahmi Anwar, usai memimpin rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Rabu, 29/9/2021.
“Program UHC ini kan memang sudah beberapa tahun lalu dan kita galakkan bertahap sampai dengan target 2024. Untuk pencapaian keikutsertaan masyarakat Kota Metro pada program UHC ini minimal 95 persen. Kami DPRD di samping mendukung program tersebut juga berkeinginan mempercepat pencapaian kepesertaan program ini,” kata Fahmi.
Menurutnya, jika melihat kondisi keuangan pada APBD Kota Metro saat ini dinilai mampu untuk mengakomodir percepatan program tersebut. Karena untuk mewujudkannya pemerintah hanya membutuhkan anggaran Rp28 miliar.
“Percepatan ini juga untuk pencapaian program-program unggulan saudara wali kota yang salah satunya penerapan pemberlakuan gratis BPJS Kesehatan kelas 3,” paparnya.
Tidak hanya itu, program tersebut juga untuk mewujudkan visi dan misi wali kota, yakni menjadikan Kota Metro sebagai kota sehat yang didukung dengan bagaimana pemerintah memberikan pelayanan jaminan kesehatan.
“Artinya kami berfikir bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang harus menjadi tanggung jawab pemerintah ini harus menjadi prioritas. Karena yang kita tahu bukan hanya peserta yang harus ditambah, tapi ada masyarakat kelas 3 yang hari ini tidak mampu membayar BPJS kurang lebih 11 ribu,” ungkapnya.
Fahmi menambahkan, dengan melihat kondisi saat ini banyak masyarakat yang merasa keberatan dan menunggak pembayaran pelayanan BPJS. Karenanya dengan program tersebut dapat mempermudah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Hari ini dengan situasi yang sulit mereka ingin mengalihkan pelayanan kesehatan untuk di-support oleh pemerintah. Hasil hearing hari ini dengan kemampuan keuangan Kota Metro sangat-sangat memungkinkan untuk bisa menyelesaikan semuanya di tahun 2022,” paparnya.
Untuk dapat mencapai program UHC tersebut, kepesertaan baru pada BPJS Kesehatan mencapai 95 persen. Dengan direalisasikan program tersebut maka masyarakat mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan lebih cepat.
“Jaminan pelayanan kesehatan tidak lagi menunggu 14 hari aktif, namun ketika kartu didaftarkan maka langsung bisa digunakan,” pungkasnya.(*)
