Jejamo.com, Kota Metro -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro Tahun Anggaran 2021, Senin, 25/7/2022.
Ketua DPRD Kota Metro, Tondi MG Nasution, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima dan menyetujui raperda yang sebelumnya telah disampaikan Wali Kota Metro pada sidang paripurna DPRD 20 Juni 2022 lalu dan Raperda tersebut telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro.
“Setelah melalui beberapa tahapan, dibarengi proses hearing dan pembahasan secara intensif antara DPRD Kota Metro bersama tim anggaran pemerintah daerah, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2021 ditetapkan menjadi Perda Kota Metro,” jelasnya.
Menanggapi keputusan tersebut, Wali Kota Metro Wahdi Sirdjuddin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD.
“Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro, dengan tenaga, pikiran, serta kesediaan melakukan koordinasi yang baik dan proses pembahasan raperda,” tuturnya.
Kemudian, lanjutnya, pihaknya juga berjanji akan segera menyampaikan beberapa rekomendasi Badan Keuangan DPRD Kota Metro ke tingkat provinsi, mengenai APBD tahun 2021.
“Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 akan segera kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung, guna mendapatkan evaluasi dan persetujuan Gubernur Lampung,” tandasnya.
Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Tondi MG Nasution didampingi Wakil Ketua I Basuki dan Wakil Ketua II Ahmad Khuseini, serta 20 dari 25 anggota DPRD Kota Metro. Rapat tersebut juga diikuti oleh Wali Kota Metro Wahdi Siradjuddin, Wakil Wali Kota Metro Qomaru Zaman, Sekda Kota Metro, para kepala OPD dan Forkopimda.(*)[Anggi]
