Selasa, November 12, 2024

Top Hari Ini

Terkini

FKPAR Sumatera Ajak Perempuan Lawan Kemiskinan

perempuan hebatBerita Nasional, Jejamo.com – Memperingati Hari Internasional Pedesaan dan Pemberantasan Kemiskinan, Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumatera serukan lawan kemiskinan kepada perempuan-perempuan Indonesia, khususnya di Sumatera.

 

Ketua FKPAR Sumatera, Ega Julita mengatakan kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, bukan hanya diukur dari sisi ekonomi, walaupun negara secara umum mengukur kemiskinan dari sisi pendapatan dan pengeluaran atau konsumsi.

 

Kenyataan menunjukan bahwa kemiskinan juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik perempuan maupun laki-laki untuk menjadi miskin dan mengalami berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak.

 

Menurutnya dalam keluarga atau masyarakat miskin, perempuan menjadi pihak yang paling rentan, menanggung beban paling berat untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. “Sampai saat ini penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, kebijakan pemerintah belum menunjukkan implementasi yang nyata,”katanya.

 

Kemiskinan berwajah perempuan semakin nyata dan memburuk di kota dan desa di Pulau Sumatera. Perempuan miskin kota rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan penggusuran.

 

Sedangkan perempuan miskin desa dihadapkan pada ketiadaan akses terhadap sumber daya dan layanan publik, serta posisi mereka yang lemah di masyarakat adat.

Terkait hal ini FKPAR Sumatera merumuskan pandangan dan tuntutan untuk melawan semua bentuk pemiskinan dan kemiskinan terhadap perempuan di Pulau Sumatera. Diantaranya yakni pemerintah diharapkan menjamin perbaikan mutu dan akurasi data kemiskinan di Sumatera.

Selain itu pemerintah harus menjamin tersedia paket pendidikan A, B, dan C tanpa berbayar, sehingga perempuan miskin mendapatkan akses paket pendidikan tersebut. Pemerintah menjamin ketersediaan layanan menyeluruh bagi perempuan miskin untuk kesehatan reproduksi khususnya (IVA, Papsmear) yang dibiayai oleh BPJS.

“Pemerintah juga harus menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan dan menindak tegas pelaku kekerasan. Menjamin akses pekerjaan yang layak bagi perempuan pekerja rumahan,” pungkasnya.(*)

Jejamo.com, Portal Berita Lampung Terbaru Terpercaya

Populer Minggu Ini