Jejamo.com, Bandar Lampung – Bank Lampung menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa di Hotel Sheraton, Senin, 8/4/2019.
Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo mengatakan, dua agenda dalam rapat RUPS, yang menetapkan pimpinan, yakni direktur bisnis bank lampung yang baru.
Selain itu, penetapan direktur bisnis yang baru yang sudah ditunjuk beberapa waktu lalu.
Kemudian kata Ridho, rapat membahas soal penambahan modal beberapa daerah, termasuk Provinsi Lampung memberian aset bekas gedung Bukopin untuk kantor baru Bank Lampung.
Ditanya soal masih adanya kekosongan jabatan di Bank Lampung, Ridho mengatakan, masih dalam proses di OJK. Dia menegaskan, kekosongan jabatan di bank pelat merah tersebut,
“Sesegera mungkin diproses sesuai aturan dan standar operasional prosedur (SOP),” kata Ridho.
Sementara Komisaris Independen PT Bank Lampung Lukman Hakim
menambahkan, rapat ini membahas rapat umum tahunan.
Sebagai dewan Komisaris Ia melaporkan hasil pengawasan selama satu buku tahun 2018 di Bank Lampung.
“Sudah disetujui dalam RUPS itu, tentang operasional, tentang tata kelola dan sebagainya diBank Lampung, ” ujarnya
Selain itu dilanjutkan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) tahun 2019 mengenai pelantikan Direktur Bisnis Bank Lampung yang sudah dilakukan uji kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setelah ditetapkan yang bersangkutan bisa mulai bekerja.
Sedangkan empat direktur lainnya masih menunggu proses hasilnya dari OJK.
Bank Lampung juga mendapat tambahan setoran dari enam kabupaten/kota yakni Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp4 miliar, Kota Metro sebesar Rp1,5 miliar, Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp500 juta, Kabupaten dan Mesuji sebesar Rp500 juta.
“Total setoran diperkirakan lebih dari Rp6 miliar. Setoran yang sudah masuk saat ini sudah masuk sebesar Rp600 miliar, untuk masuk ke buku dua harus mencapai Rp1 triliun,” ungkapnya.
Sedangkan untuk pembagian dividen Bank Lampung kini mencapai 60 persen dari laba yang sudah mencapai Rp130 miliar.Deviden Bank Lampung kata Lukman, dibagi langsung ke kabupaten/kota yang akan digunakan untuk APBD. [Sugiono]
