Jejamo.com, Kota Metro– Tenaga pengajar (guru) honorer di sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), di Kota Metro mengeluhkan sulitnya pembuatan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
Salah satu tenaga guru honorer setempat, yang enggan disebutkan namanya mengatakan, sulitnya membuat NUPTK di Dinas Pendidikan Metro tersebut, membuat sebagian tenaga pengajar honor merasa kesal, dikarenakan pengabdian sebagai guru honor tidak diakui.
“Saya berulang kali mencoba membuat, biasanya bila persyaratan sudah lengkap mudah sekali, ini sudah lengkap tetap saja tidak bisa maunya seperti apa lagi,” paparnya kepada jejamo.com, Selasa 8/11/2016
Lebih lanjut, menurutnya, padahal bila memiliki NUPTK berarti sudah berpartisipasi dalam sebuah proses dan juga mekanisme pendataan secara nasional sehingga dapat membantu pemerintah dalam merencanakan berbagai program peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik sendiri dan juga mendapatkan nomor identifikasi resmi dan bersifat nasional dalam mengikuti berbagai program kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Sementara itu Anggota DPRD Kota Metro Nasriyanto, mengatakan, NUPTK merupakan hak guru honorer, diharapkan dinas pendidikan bisa membantu tenaga pengajar honor agar mereka bisa memilikinya.
“Saya meminta kepada dinas bisa membantu pembuatan NUPTK, bagi guru honor itu sudah hak mereka memilikinya, maka dari itu perpanjangan tangan dari provinsi dan pusat dinas pendidikan bisa membantu merek jangan mempersulit,” kata dia.
Ia juga meminta kepada tenaga pengajar honor yang ada di Kota Metro bisa mempersiapkan persyaratan untuk membuat NUPTK yang lengkap, bila nanti adanya kendala-kendala dan tidak diproses akan dicek ke dinas kenapa belum diproses.
“Saya meminta kepada tenaga pengajar yang membuat memiliki persyaratan yang lengkap, bila sudah lengkap juga belum di proses nanti akan kita tanya langsung ke dinas kenapa sebabnya,” kata dia.
Nasriyanto juga menambahkan, pihakya akan menindak bila dinas pendidikan lalai dan memperlambat dalam pembuatan NUPTK.
“Bila mereka memperlambat pasti akan kita tindak langsung, dikarenakan bila dilihat dari upah minimum Kota mereka gidak mencapainya,” pungkasnya.(*)
Laporan Haris Riyanto Wartawan Jejamo.com
