Jejamo.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP) menyatakan ada 640 titik kapal tenggelam di perairan Indonesia. Lokasi ini menyimpan harta karun atau Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dengan potensi nilai menggiurkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Sjarief Widjaja mengungkapkan, ada 640 titik kapal tenggelam di seluruh Indonesia. Sebanyak 322 titik yang sudah dinyatakan berpotensi besar. Lokasi dengan harta karun tersebut bukan hanya diketahui oleh pemerintah Indonesia, tapi juga negara lain.
Kapal-kapal tenggelam ini sebetulnya milik dinasti ming misalnya atau negara lain, seperti Belanda, Australia, dan lainnya. Mereka pasti punya data kapalnya tenggelam di mana, jadi ini adalah warisan budaya milik bersama atau dunia,” jelas dia di kantornya, Jakarta, dilansir Liputan6.com, Sabtu, 7/1/2017.
Dia menambahkan, PSDKP KKP akan melakukan pemetaan, mengidentifikasi secara elektronik titik-titik yang menyimpan harta karun bawah laut tersebut. Digunakan teknologi canggih untuk menangkap sinyal adanya gerakan mencurigakan para pencuri.
“Kita coba deteksi titik-titik harta karun itu supaya tidak dijarah lagi. Karena beberapa daerah, seperti Kepulauan Natuna, Pulau Anambas, Pantai Timur Sumatera, dan Pantai Utara Jawa banyak titik BMKT,” kata Sjarief.
Sementara itu, Kasubdit Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan KKP Halid Yusuf mengatakan, BMKT yang sudah diangkat sekitar lebih dari 300 ribu jenis atau item harta karun dan disimpan di Warehouse BMKT Cileungsi mencapai nilai miliaran rupiah.
“Tapi itu kan perhitungan nilai BMKT di 2011, sekarang kan sejak saat itu tidak dihitung lagi. Jadi kita tunggu Peraturan Menteri Keuangan terkait perhitungan estimasi berapa nilai BMKT yang sudah diangkat tersebut,” terangnya.
Halid mengatakan, pemerintah melalui KKP rencananya bakal mengangkat harta karun atau BMKT di Natuna pada tahun ini.
“Kita masih menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) izin lokasi, izin pengangkatan, dan izin pengelolaan disahkan pemerintah awal tahun ini. Karena RPP itu menjadi acuan kegiatan pengangkatan,” terangnya.
Sementara Selayar dan Bangka Belitung, sambung Halid menjadi prioritas pengawasan PSDKP tahun ini dari ancaman penjarahan. KKP menggandeng aparat terkait, TNI AL, Polisi Air, dan Bakamla dalam pelaksanaan program tersebut.
“Memang pengangkatan BMKT hanya di lokasi yang potensi rawan dijarahnya tinggi, seperti Natuna, Selayar, dan Bangka Belitung. Kalau yang kerawanannya rendah dan kedalamannya tinggi, kita jadikan situs bawah air,” jelas Halid.(*)
