Jejamo.com, Tanggamus – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tanggamus banyak menuai masalah dan dikeluhkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mulai dari kualitas beras tidak layak konsumsi, serta keterlambatan penyaluran barang bantuan.
Menanggapai hal ini, Nahwan Taufik selaku Direktur CV Dwi Karya Makmur dan DSA mengatakan keterlambatan penyaluran barang bantuan di sebagian kecamatan di Tanggamus lantaran telatnya pengadaan beras dari pabrik penggilingan padi yang sudah dikontrak CV Dwi Karya Makmur dan DSA.
Sementara untuk stok penunjang gizi berupa telur, ayam, buah dan lainnya meski sudah tersedia namun penyalurannya harus berbarengan dengan beras. Artinya tidak ada keterkaitan dengan naiknya harga-harga barang saat ini.
Dijelaskan Nahwan Taufik, terkait informasi elektronik warung gotong royong atau e-Warong yang menyalurkan telur 10 butir ke KPM per bulannya itu di luar pengetahuannya. CV Dwi Karya Makmur memberikan sesuai ketentuan 15 butir telur per KPM.
“Rencananya kalau tidak ada halangan hari ini barang-barang tersebut akan didistribusikan ke e-Warong masing-masing, KPM silakan mengecek pada e-Warong tempatnya mencairkan bantuan,” jelasnya kepada Jejamo.com, Selasa, 4/1/2022.
Ditambahkan Nahwan, terkait kualitas beras tidak layak konsumsi yang sempat disalurkan di Pekon Menggala, Kecamatan Kotaagung Timur bisa terjadi karena kelalaian berasnya sempat kena hujan. Namun, semuanya sudah diganti dengan beras kualitas bagus sesuai jumlah KPM penerima yaitu 76 KPM.
Dirinya mengimbau bagi semua KPM yang mendapatkan barang dari CV Dwi Karya Makmur dan DSA, kalau mendapatkan barang yang sudah tidak layak konsumsi , agar segera melapor untuk menukarkan kembali. “Kami siap mengganti dengan jenis barang yang layak konsumsi,” tutupnya.
Senada dengan Nahwan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Gisting, Ning Sulasih membenarkan keterlambantan itu faktor telatnya pengiriman barang dari CV Dwi Karya Makmur.
Dikatakanya, e-Warong langsung setor ke rekening kedua CV tersebut sehingga tidak ada kaitannya dengan TKSK. Pihaknya hanya bertugas memastikan barang saat penyaluran baik, memastikan saldo masuk, “Kemudian melaporkan berapa transaksi dan yang tidak transaksi,” ujarnya.
Terkait dugaan adanya permainan penyaluran oleh e-Warong kepada KPM khususnga pada jumlah telor, Ning akan mengonfirmasikan terlebih dulu. “Penyaluran 15 butir telur itu dimulai per Oktober 2021. Sebelumnya KPM memang menerima 10 butir per bulan,” ungkapnya.
Informasi yang didapat Jejamo.com, hari ini Komisi IV DPRD Tanggamus, mitra kerja Dinas Sosial akan hearing membahas karut marutnya penyakuran BPNT.(*)[Zairi]
