Jejamo.com – Nama Kota Palangkaraya acap muncul setiap kali wacana pemindahan ibu kota negara ramai diperbincangkan. BBC Indonesia menghimpun alasan dari berbagai narasumber mengapa Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah itu terus digadang-gadang mejadi ibu kota baru bagi Indonesia.
Penulis buku ‘Sukarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya’, Wijanarka, kepada BBC Indonesia mengatakan Sukarno memunculkan ide pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya pada periode tahun 1957-1958.
“Nama Palangkaraya (muncul) karena berada persis di tengah NKRI, di tengahnya Indonesia. Atas dasar itu, Palangkaraya menjadi lebih populer sebagai calon ibu kota dari kota lainnya,” ungkap Wijanarka, Senin, 4/72017.
Selain Palangkaraya kandidat lainnya adalah ‘kota di Sulawesi, Makassar’.
Presiden pertama RI itu merasa perlu memindahkan ibu kota karena Indonesia harus memiliki ibu kota yang dibangun oleh anak bangsa sendiri.
“Jakarta kan peninggalan kolonial Belanda, dirancang Belanda,” ungkap Wijanarka yang juga dosen jurusan arsitektur Universitas Palangkaraya.
Lalu, mengapa urung pindah? Menurut Wijanarka rencana pemindahan ibu kota tidak terwujud saat itu karena jalan darat saja belum ada di Palangkaraya. “Jalannya (hanya) lewat sungai.”
“Bung Karno sendiri waktu itu memancang tiang pertama pembangunan Palangkaraya (pada 1957), dia harus naik kapal dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Jalan darat belum ada. Jadi pertimbangan pemindahan waktu itu sulit. Transportasi darat (belum ada), pengadaan bahan bangunan sulit.”
Berbagai proyek pembangunan bertaraf internasional yang dilakukan Sukarno di Jakarta juga memberi andil pemindahan tersebut hanya berakhir menjadi wacana belaka.
“Misalnya Asian Games (1962). Jadi kalau memindah ibu kota waktu itu, tidak akan terkejar bagi even tersebut,” lanjut Wijanarka.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, memastikan kajian rencana pemindahan ibu kota akan selesai tahun 2017. Menurut Bambang, ibu kota baru “kemungkinan besar di Pulau Kalimantan.
Dosen planologi Institut Teknologi Bandung, Krishna Nur Pribadi, menyebut rencana itu sangat wajar mengingat Kalimantan yang di luar wilayah gempa, serta jumlah penduduknya yang masih sedikit, berbnading terbalik dengan lahannya yang masih sangat luas.
“Pulau Kalimantan itu penduduknya dua sampai empat juta orang. Sementara Jakarta itu bisa 10 juta orang. Ini sudah tidak benar. Menurut saya, kalau pembangunan terus dipusatkan di Jakarta, sudah tidak sehat,” kata Krishna.
Penduduk Kalimantan yang masih sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya ini, menurut Krishna, membuat harga tanah rendah, sehingga sangat berpeluang untuk terus dikembangkan dan menarik orang untuk datang.
Hal senada disampaikan Wijanarka. “Palangkaraya sendiri luasnya 2.400 km persegi, sementara wilayah yang terbangun itu baru 50 km persegi. Jadi, secara wilayah kota masih luas sekali untuk dibangun,” katanya.
Kepada wartawan, Senin, 4/7/2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyebut pemindahan pusat administrasi pemerintahan ke luar dari Jakarta akan dimulai pada “2018 atau 2019”.
Meskipun nama Palangkaraya kerap disebut, pemerintah menyatakan masih mempertimbangkan sejumlah pilihan lain, yang menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, harus yang “paling suitable dan bagus”.(*)
