Jejamo.com, Bandar Lampung – Pilkada serentak delapan daerah di Lampung jika tak ada aral melintang akan diadakan pada 23 September 2020.
Delapan daerah itu adalah Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran, dan Pesisir Barat.
Beberapa bakal calon kepala daerah dan wakilnya sudah mendapat rekomendasi. Beberapa yang lain belum.
Ada juga yang digadang-gadang menggaet birokrat menjadi bakal calon kepala daerah atau wakil.
Beberapa di antara nama yang muncul adalah Sekda Bandar Lampung Badri Tamam, mantan Asisten 1 Pemkot Bandar Lampung Deddy Amarullah, dan pejabat di Inspektorat Lampung yang juga mantan Sekda Lampung Selatan dan Sekda Kota Metro Ishak.
Pengamat politik dari FISIP Unila Dedy Hermawan mengatakan, ada beberapa keuntungan jika salah satu bakal calon berasal dari birokrat. Birokrat dianggap mampu memberdayakan ASN saat menjadi kepala daerah.
Pasalnya, dengan pengalaman di pemerintahan, bisa lebih mampu membawa reformasi birokrasi.
Setidaknya, urai Dedy Hermawan, birokrat sudah mengetahui detail persoalan dan likui-liku pemerintahan.
Adanya birokrat, mesin birokrasi dianggap mendukung pemerintahan sehingga berjalan optimal.
“Umumnya ada misi dalam reformasi birokrasi. Akan lebih mudah kalau ada yang dari birokrat. Bisa tahu dari mana memulai reformasi birokrasi,” jelas Dedy Hermawan kepada jejamo.com hari ini kepada jejamo.com via telepon.
Otak dan kekuatan memang dari kepala daerah, tapi pelaksana di birokrasi.
Dedy Hermawan berharap perpaduan politisi-birokrat bisa sejak awal. Maknanya, ada kesepakatan bahwa pasangan itu satu paket dan ada pembagian peran.
“Jadi tidak sekadar menang. Tapi lebih dari itu. Kalau ada kesepakatan awal ada pembagian peran, bisa optimal. Kalau itu tidak diatur sejak awal, nantinya malah terlupakan.”
“Misal ada pembagian ke luar dan ke dalam. Mungkin kepala daerahnya membangun jaringan ke luar, wakil kepala daerah fokus di dalam pembenahan birokrasi dan pelayanan kepada warga,” kata Dedy.
Dedy Hermawan menilai, agenda pemenangan pasangan itu mestinya lengkap. Termasuk ada pembagian kewenangan.
“Menang sudah pasti jadi tujuan. Namun, akan lebih baik sudah ada pembicaraan sedari awal. Jadi, pasangan ini benar-benar klop. Bakal calon wakilnya pun bisa maksimal dalam proses pemenangan itu karena sudah ada kesepakatan awal pembagian tugas jika memerintah,” pungkasnya. [Sugiono]
