Jejamo.com, Advertorial– Sebanyak 23 anggota DPRD Lampung Tengah menyatakan mosi tidak percaya kepada jajaran unsur pimpinan yang ada di lembaga tersebut. Mosi ini dilakukan lantaran ditengarai karena ketidak transparansi jatah keberangkatan ibadah umroh terhadap para legislator.
Sikap itu mengundang tanda tanya di berbagai pihak. Karena dalam pengundian haji pada tangal 17 april lalu, tidak di barengi dengan pengundian umroh, namun dalam anggran tahun ini terdapat anggran untuk umroh bagi angota dewan.
Mukadam salah satu anggota DPRD Lampung Tengah yang tergabung dalam fraksi Golkar bersama 22 anggota dewan yang lain menyampaikan mosi ketidak percayaan terhadap unsur pimpinan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat pada, Selasa, 25/04/2017. Para anggota memberikan waktu satu minggu kepada para pimpinan yang ada untuk melakukan klarifikasi, selain itu juga meminta transparansi terkait permasalahan ini.
“Kami yang menyampaikan mosi ini, meminta kepada saudara-saudara pimpinan DPRD Kabupaten Lamapung Tengah, untuk memberikan klarifikasi dalam waktu 7×24 jam kepada kami agar tidak terjadi perseptimigatif terhadap institusi ini. Mereka telah melanggar sumpah dan janji jabatanaya, bahwa akan berlaku se adil-adilnya dan bertanggung jawab terhadap tuhan dan masyarakat di masing-masing dapilnya,” jelas Mukadam.
Para legislator yang yang melakukan mosi juga memberikan waktu kepada BK untuk segera menindaklanjuti mosi yang dilayangkan terhadap pimpinan lembaga legislatif Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah.
“Kami minta kepada BK untuk mengadakan sidang bersama 50 anggota dewan untuk menjelaskan klarifikasi terkait pesoalan ini. Namun apa bila dalam waktu yang sudah di berikan tidak ada klarifikasinya, mosi ini akan di lanjutkan kepada pihak yang berwajib, sejauh ini ada 23 orang angota yang melakukan mosi, dan masih akan bertambah,” tegasnya.
Ia mengatakan, telah dianggarkan biaya perjalanan perjalanan wisata rohani baik untuk umat Muslim, Kristen dan Hindu dalam aggran tahun 2017 ini untuk legislatif dan eksekutif untuk 194 orang. Untuk yang ada di lembaga ini telah di ploting anggran untuk keberangkatan 74 orang yang kan melakukan wisata rohani. Para anggota mengangap semua itu tidak ada yang di bagikan oleh para pimpinan kepada anggotanya.
“Keberangkatan yang melalui DPRD ada 74 orang, untuk yang beragama muslim 74 orang lalu untuk yang hindu 10 dan yang kristen 10. Itu semua tidak ada yang di bagikan, bahkan pada sat pengundian haji kemarin pimpinan mengatakan tidak ada umroh. Ini suatu kebohongan publik, kami ingin ada transparansisupaya lembaga ini diakui rakyat dan di segani lembaga lain,” tegasnya.
Padahal nantinya, jatah keberangkatan yang di berikan melalui angggota nantinya untuk memberangkatkan tokoh masyarakat yang ada di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.”ini dilakukan supaya masyarakat bisa menikmati dan mendoakan Lamteng lebih baik, semua kebijakan bupati bisa dirasakan oleh masyarkat mari kita sama sama kawal,” ujarnya.
Sementara itu, Heri Sugianto anggota BK Lampung Tengah yang menerima mosi dari rekanya ini, menyampaikan bahwa unsur pimpinan badan BK sedang ada agenda lain dan selaku badan Kehormatan akan menindak lanjuti apa yang telah di sampaikan oleh teman-teman ini terkait masalah pelaksanaan umroh.
“Kami akan segera menindaklanjuti hal ini, benar apa adanya semua harus di buka dengan terang supaya tidak terjadi cemburu sosial antara anggota dewan. Dan ini akan saya sampaikan kepada ketua ketua BK,” ujarnya.(*)
Laporan Raeza Handani, Wartawan Jejamo.com
