Jejamo.com, Bandar Lampung – Jelang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan kota Bandar Lampung tahun anggaran 2020, fraksi PKS memperingatkan wali kota agar berhati-hati dalam pengalokasian anggaran yang pro rakyat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung Agus Djumadi mengatakan, dalam rancangan yang diajukan wali kota untuk dibahas bersama badan anggaran (banang) DPRD, salah satu yang menjadi bahasan banang adalah rencana wali kota meminjam dana sebesar Rp150 miliar ke pemerintah pusat.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 105/PMK.07/2020 tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah, pemerintah daerah dalam hal ini Kota Bandar Lampung berencana meminjam dana sebesar Rp150 miliar sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah.
Terkait rencana ini, Agus yang juga anggota Banang DPRD Bandar Lampung memberikan peringatan agar pemerintah mampu memberikan penjelasan detail, pertama pemanfaatan atau pengalokasian anggaran hutang. Sehingga jelas akan dipergunakan untuk kegiatan apa saja.
“Jangan sampai uang hasil pinjaman, tapi alokasinya malah tidak tepat sasaran. Prioritas anggaran perlu jadi perhatian masyarakat. Terutama sekali terkait pemulihan covid, dampak ekonomi covid benar-benar dirasakan masyarakat kecil. Karena itu kami minta sekali lagi prioritaskan anggaran yang merangsang pertumbuhan UMKM misalnya namun jika ada pelaksanaan proyek fisik sifatnya padat karya yang memperdayakan orang lokal sehingga membuka lapangan kerja,” kata Agus.
Hal kedua yang harus dijelaskan adalah bagaimana skema pengembalian hutang ini, mengingat masa jabatan walikota saat ini hanya sampai 2021. Jangan sampai yang berhutang walikota saat ini, tapi yang menanggung untuk membayar hutangnya walikota yang baru.
Agus juga memerintahkan kepada seluruh anggota fraksi PKS di masing-masing komisi untuk memperhatikan betul alokasi anggaran (RKA) disetiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita minta setiap anggota Fraksi PKS di masing-masing komisi memperhatikan betul anggaran di APBD Perubahan ini. Kritisi jika memang pengalokasian tidak tepat,” tegas Agus.(*)
