Jejamo.com, Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah, Selasa, 7/3/2023.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehari sebelumnya yang membahas kenaikan harga menjelang bulan Ramadan.
Rakor yang berlangsung di Aula Krakatau kompleks perkantoran Pemkab Lampung Selatan itu dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan Yespi Cory dan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di kabupaten setempat.
Yespi Cory mengatakan, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah harus dilakukan berbagai gebrakan. Salah satunya kepala daerah harus terus melakukan monitoring setiap minggu dan melaksanakan rapat TPID secara rutin.
“Dilakukan secara rutin atau mingguan. Daerah-daerah yang kurang terkendali, segera melakukan intervensi pengendalian. Karena pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP,” ujarnya.
Ia menuturkan, menindaklanjuti arahan Kemendagri pada rapat yang berlangsung daring terkait pengendalian inflasi, TPID Kabupaten Lampung Selatan perlu melakukan berbagai langkah terutama saat memasuki bulan puasa.
“Kita perlu data konkret mengenai stok ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Lakukan monitoring atau sidak pasar atau operasi yustisi bersama Satgas Pangan Polri terkait ketersediaan bahan pokok dan perkembangan harga pokok,” imbuhnya.
Lebih lanjut Yespi menuturkan, dalam pengendalian inflasi, juga perlu mengoptimalkan gerakan tanam cabai dan bawang serta tanaman cepat panen lainnya, melaksanakan pasar murah menjelang bulan suci Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri.
Yespi menambahkan, dalam melakukan pengendalian inflasi, pemerintah darah harus bekerja sama dan bergotong royong dengan seluruh elemen agar dapat mengendalikan inflasi.
“Sesuai arahan Kemendagri pada setiap zoom meeting pengendalian inflasi, bahwa daerah harus tetap melakukan program pengendalian inflasi dan penanganan dampak inflasi serta pengalokasian dana. Dapat bersumber dari APBD-OPD terkait dan juga dapat mengalokasikan dana BTT yang disesuaikan dengan road map TPID,” kata Yespi seperti dilaporkan tim Diskominfo Lampung Selatan. (*)
