Jejamo.com, Lampung Timur – Pengembangan perbankan syariah di Indonesia harus terus dilakukan dalam koridor kehati-hatian. Dengan hal itu, pihak terkait termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta lebih responsif dalam pengembangan perbankan syariah.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly dalam acara sosialisasi produk dan jasa perbankan syariah sebagai alternatif pembayaran, bersama OJK pusat bertempat di Balai Desa Danar Joyo, Batanghari, Lampung Timur, Senin, 25/11/2019.
“Ke depan OJK lebih responsif dalam pengembangan perbankan syariah ini dalam rangka mendorong kinerja perbankan dengan tetap memperhatikan regulasi dan pengawasan yang konstruktif,” ujar Junaidi dalam rilis yang diterima jejamo.com.
Data Perkumpulan Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) tahun 2019, pangsa pasar bank syariah terhadap perbankan konvensional sekitar 7.8%.
Sedangkan total aset perbankan syariah sampai Agustus 2019 berdasarkan data OJK mencapai Rp320 triliun, naik dari periode yang sama yaitu Rp291 triliun.
Legislator dari dapil Lampung II ini menjelaskan bahwa potensi pertumbuhan bank syariah cukup besar. Pasarnya masih cukup luas karena didukung dengan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim.
“Masih terdapat pekerjaan rumah terkait tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat inklusi syariah yang masing-masing 8,9% dan 9,1%. Ke depan perlu dorongan yang lebih inovatif misalnya kerja sama konstuktif dengan pondok pesantren, UMKM dan sektor-sektor lain seperti parawisata. Dengan begitu dimungkinkan tercipta mata rantai ekonomi syariah yang saling mendukung satu sama lain,” kata dia.
Junaidi juga mendorong kepada perbankan syariah untuk terus mengembangkan produk dan jasa layanannya.
Ia juga mengajak kepada masyarakat untuk lebih mengenal dan menggunakan jasa dan produk bank syariah, karena dari segi manfaat perbankan syariah tentunya memiliki keunggulan. []
