Jejamo.com, Bandar Lampung – Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Lampung menggelar deklarasi lawan korupsi dan seminar nasional dengan tema “Penangan Tidak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Antara Pelaku Usaha dan Regulator (Aspek Hukum Pidana Korupsi)” di Graha Bintang Universitas Malahayati, Bandar Lampung, Selasa, 28/11/2017.
Dalam sambutannya, Ketua KAD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu output dari terbentuknya KAD di Provinsi Lampung dan Lampung terpilih menjadi salah satu daerah percontohan pembentukan KAD Anti korupsi. “Terbentuknya KAD Lampung dari awal difasilitasi oleh KPK RI dengan secara aktif mendorong keterlibatan KADIN Lampung dan Pemerintah Propinsi Lampung,” ujarnya.
Kegiatan deklarasi dan seminar anti-korupsi oleh KAD Lampung, kata Wahrul, dimaksudkan sebagai ajang sosialisasi perihal keberadaan KAD Lampung.”Ini juga sekaligus sebagai stimulus guna mendorong pelaku dunia usaha di provinsi Lampung untuk secara aktif terlibat dalam proses pemberantasan tidak pidana korupsi,” paparnya.
Ia mengatakan, anggota KAD Lampung berasal dari berbagai profesi dan organisasi yang terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha (KADIN dan asosiasi pengusaha), civil society organization (CSO), dan akademisi.
Dia berharap, melalui KAD pelaku bisnis dan regulator dapat bersama-sama mencegah korupsi. “KAD sendiri diniatkan sebagai wadah komunikasi dan kerja-sama dalam membangun komitmen anti-korupsi antara regulator dan pelaku usaha,” pungkasnya.(*)
Laporan Andi Apriyadi, Wartawan Jejamo.com
