Jejamo.com, Tanggamus – Kawasan Industri Martim di Tanggamus akan dibangun pada kuartal ketiga tahun ini.
Hal itu diketahui dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus di Ruang Rapat Bupati Tanggamus, Kotaagung, Minggu (24/3/19).
Hadir dalam rapat tersebut Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Pelaksana Proyek Strategis Nasional (PSN) Wahyu Utomo, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Dodi Slamet Riyadi, Direktur Perwilayahan Kementerian Perindustrian Ign. Warsito, Kepala Divisi Aset PT. Pertamina Hermawan, Perwakilan PT. Pertamina Trans Kontinental, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sedangkan dari Pemkab Tanggamus, dihadiri Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, Wakil Bupati Hi. AM. Syafi’i, Pj. Sekdakab Hamid H. Lubis, Asisten Bidang Ekobang FB. Karjiono, Plt. Ka. Bapelitbangda, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Komimfo,Kadis PMPTSP, serta perwakilan Dinas Koperindag dan Dinas PUPR.
Rapat sendiri digelar atas upaya Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani beberapa waktu belakangan, dimana beliau secara intens mengupayakan agar KIM Tanggamus segera terealisasi.
Mulai dari berkirim surat ke Kementerian, Presiden dan DPR, bahkan sampai beberapa kali menemui langsung Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan untuk menyampaikan permasalahan KIM Tanggamus.
Bupati mengatakan percepatan KIM menjadi salah satu program kerjanya. Bahkan beliau mengaku tidak malu kalaupun harus mengemis ke Pusat agar KIM dapat terealisasi.
“Saya setiap ada kesempatan bisa bertemu Presiden, saya temui dan menyampaikan masalah KIM. Mungkin Presiden sampai hafal, kalau ketemu saya yang diingatnya KIM Tanggamus. Karena kami ingin segera ada solusinya, bagaimana pembangunan KIM ini berlanjut,” ujar Bupati.
“Lalu pertengahan Maret saya ketemu pak Presiden menanyakan progres KIM lagi, ini udah kesekian kalinya saya sampaikan ke Presiden, lalu saya juga berkirim surat ke Presiden, dan Alhamdulillah, surat tersebut direspon dengan hadirnya bapak-bapak dari Kementerian ke Tanggamus,” ujarnya.
“Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir dan menindak lanjuti surat kami ke Presiden dan datang ke Kabupaten Tanggamus saat ini,” ucapnya.
Bupati juga menyampaikan harapannya agar KIM Tanggamus segera terwujud.
“Masyarakat sudah sangat lama menantikan terwujudnya KIM, bukan hanya masyarakat Tanggamus, tetapi juga masyarakat Lampung. Kami sudah malu dengan masyarakat kami. Sejak 7 tahun yang lalu kami menyampaikan ini. Jangan sampai masyarakat kecewa,” harap Bupati.
Pj. Sekdakab Hamid Lubis dalam pemaparannya menyampaikan bahwa rencana pembangunan KIM di Kabupaten Tanggamus, telah dilakukan sejak 2011, dimana telah dilakukan beberapa tahapan mulai dari dimasukkannya KIM kedalam RTRW Tanggamus 2011-2021, studi kelayakan, pembebasan lahan, pembuatan kebijakan ditingkat daerah, penerbitan perizinan serta penyampaian surat terkait percepatan pembangunan KIM ke Kementerian, Presiden dan DPR-RI.
Sekda juga menyampaikan bahwa selain Pemkab Tanggamus, instansi lain juga telah siap mendukung terwujudnya KIM Tanggamus.
“PUPR telah menyatakan kesiapannya untuk membangun jalan poros. Kemudian terkait perizinan pembangunan pembangkit tenaga listrik juga sudah bisa, termasuk dukungan dengan adanya potensi PLTA Way Semaka Tanggamus yang memiliki daya 2×25 MW,” terangnya.
Sekda melanjutkan, namun tertundanya pembangunan KIM karena adanya permasalahan antara pemilik lahan yakni PT. Pertamina dengan pengembang kawasan dalam hal ini PT. Repindo Jagad Raya.
“Inilah yang jadi masalah. Harapannya segera selesai ditingkat pusat. Oleh karenanya kami meminta kepada Pemerintah Pusat agar masalah tersebut dapat diselesaikan, agar harapan masyarakat Tanggamus yaitu terwujudnya KIM dapat segera terealisasi,” ujarnya.
Sementara Deputi Kemenko Perekonomian yang juga Ketua PSN Wahyu Utomo, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengupayakan percepatan pembangunan PSN yang berisi 233 projek, dimana salah satunya adalah KIM Tanggamus.
Dirinya menyatakan Pemerintah berkepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami akan memfasilitasi dan panggil Pertamina dan Repindo untuk penyelesaian masalah ini. Karena ada kepentingan Pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini. Kementerian perindustrian juga akan kami libatkan,” kata Wahyu.
Ia juga akan mengkoordinasikan berbagai permasalahan infrastruktur yang ada, seperti masalah aset Kementerian Perhubungan yakni dermaga yang ada di lokasi KIM.
“Sehingga tidak perlu membangun dari nol, jadi perlu kerjasama juga dalam hal ini. Masalah lain yang juga penting adalah sertifikat lahan. Terkait infrastruktur juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait, seperti drainase, jaringan limbah, listrik dan lain-lain,” terangnya.
“Kami juga akan melihat Masterplan, jika Masterplan yang ada dibuat tahun 2012, maka akan kami lihat apakah masih bisa dipakai atau masih sesuai dengan kondisi saat ini,” tambahnya.
“Sebagai Ketua Pelaksana PSN, kami upayakan ini terealisasi di kuartal III tahun 2019. Bahkan jika bisa, kita percepat di bulan Juni,” tegasnya.
Selanjutnya Direktur Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito menyatakan komitmen pihaknya agar pembangunan kawasan industri dibangun dengan benar.
“Kami sangat komit, sejak awal kami telah memasukkan KIM Tanggamus sebagai salah satu dari 14 Kawasan Industri dalam RPJMN. Bagaimana dari awal kami menggandeng Repindo, agar dalam 2 sampai 3 tahun bisa terealisasi. Dengan segala konsekuensi kami terus mengawal KIM Tanggamus, sehingga semua masalah harus clear and clean. Dengan aturan yg ada, kami semua mendorong terwujudnya KIM Tanggamus,” tambahnya.
Sebelum melaksanakan Rakor, Tim juga mengunjungi lokasi KIM Tanggamus di Dermaga Batu Balai, Pekon Ketapang Kecamatan Limau.
Di tempat itu Tim melihat kondisi yang ada, dan menyatakan bahwa lokasi yang ada memang memungkinkan untuk dibangun Kawasan Industri Maritim. Demikian rilis dari Kominfo. []
