Jejamo.com,Bandar Lampung – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Pemerintah Desa Nata Irawan memuji dan mengapresiasi upaya Gubernur Ridho Ficardo dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya memajukan desa tertinggal di Provinsi Lampung melalui program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwajurai (Gerbang Desa Saburai).
Hal tersebut disampaikan Nata Irawan saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Balai Kratun, Komplek Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis, 11/8/2016.
“Upaya yang luar biasa dari Gubernur yang sangat pro Desa. APDESI di masing-masing wilayah bisa mengusulkan program serupa yang digagas dengan sangat baik oleh Pemprov Lampung seperti program Gerbang Desa Saburai yang dirintis Provinsi Lampung,” ujarnya dalam rilis yang diterima jejamo.com.
Nata Irawan melanjutkan sambutannya mengenai konsep dana desa. Menurutnya, Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan kepada perangkat desa untuk membangun dan mengembangkan desanya masing-masing.
Dana Desa merupakan implementasi Nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggir. Sehingga, Nata Irawan menginginkan perangkat Desa benar-benar bisa memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan dan keterwujudan Nawacita. Ia juga mengingatkan penegak hukum menyosialisasikan peraturan dana desa tersebut.
“Yang terpenting peningkatan kapasitas perangkat desa. Sosialisasi oleh kepolisian dan kejaksaan. Jangan sampai aparat terlalu jauh menindak sebelum ada sosialisasi, sehingga dana desa tidak terserap karena banyaknya masalah. Dan perangkat desa juga tidak boleh sewenang-wenang menggunakan dana desa, harus sesuai program dan peraturan,” jelasnya lagi.
Gubernur Lampung Ridho Ficardo dalam kesempatanya menjelaskan bahwa program Gerbang Desa adalah upaya pemerintah Provinsi Lampung mengangkat kesejahteraan masyarakat, terutama di desa-desa. Melalui bantuan dana dan program-program prioritas SKPD untuk digulirkan di desa-desa tertinggal.
“Ini sekaligus upaya Pemprov dalam menyinergikan dengan program Pemerintah pusat yakni dana desa sesuai semangat Nawacita. Maju atau tidaknya Republik Indonesia tergantung maju atau tidaknya desa dan masyarakat desa. Untuk itu Pemerintah Pusat dan Provinsi khususnya di Lampung menjadikan Desa sebagai ujung tombak pembangunan,” ujar Ridho Ficardo.
Ridho juga menyatakan, dalam pembangunan di Provinsi Lampung mengedepankan sinergitas dan kordinasi. Sinergi dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah Kab/Kota, termasuk bersinergi aktif dengan perangkat desa untuk percepatan pembangun di Provinsi Lampung.(*)
Laporan Widyaningrum, Wartawan Jejamo.com
