Jejamo.com, Bandar Lampung – Ketua Harian DPW PAN Lampung Saad Sobari mengkritik langkah Bupati Lampung Tengah Mustafa yang menolak pelaksanaan Full Day School. Mustafa sendiri mengirim surat penolakan atas program itu kepada Menteri Pendidikan yang ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo.
Saad mengatakan, tidak semestinya sebagai pelaksana kebijakan mengeluarkan surat itu. Kata Saad, kalaupun ada masalah di lapangan, seharusnya ada mekanisme pelaporan, monitoring, dan evaluasi.
“Kesalahan ini sangat serius. Karena berkenaan dengan etika birokrasi dan gejala menguatnya politik heavy yang menjangkiti elite politik,” ujarnya kepada jejamo.com.
Lanjut Saad, mekanisme internal bisa berupa otokritik kemudian dijabarkan dalam rekomendasi kebijakan alternatif.
“Rekomendasi bisa dalam bentuk usulan,” ujar alumnus FISIP Unila itu.
Saad menuturkan, dalam PP 19 Tahun 2017 tentang beban kerja guru yang menjadi munculnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017.
Permendikbud, ujar dia, adalah turunan PP. Penolakan terhadap Permendikbud, kata dia, adalah pembangkangan terhadap peraturan pemerintah.
“Ini bermasalah dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan disiplin hierarki birokrasi,” pungkasnya.(*)
Laporan Adian Saputra, Wartawan Jejamo.com
