Jejamo.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia bekerja sama dengan Wildlife Conservation Society – Indonesia Program (WCS-IP) melaksanakan validasi data dan status hiu dan pari di Indonesia, pada 29-30 Agustus 2017, di Gedung Mina Bahari II.
“Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana kita mendata hiu dan pari. Pendaratan hiu dan pari ini sangat tersebar dimana-mana sehingga pengumpulan data dan identifikasi, sampai saat ini, masih terus ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, kita harapkan pendataan ini jadi lebih baik” ujar Dr. Ir. Toni Ruchimat MSc selaku Kepala Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Noviar Andayani, Country Director WCS-IP menyatakan, lokakarya ini menghadirkan berbagai pemangku kebijakan dan pakar dari dalam dan luar negeri yang diharapkan bisa secara strategis menjawab tantangan yang ada. Tanpa data yang baik dengan tingkat akurasi yang didukung oleh semua pihak, akan sulit menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan berdampak luas untuk pemanfaatan dan kelestarian hiu dan pari di Indonesia.
“Kami mendukung upaya pemerintah dalam menghasilkan kebijakan, strategi atau kebijakan yang bisa menghasilkan pemanfaatan hiu dan pari yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Di KKP sendiri pengelolaan data dan status hiu dan pari dilaksanakan bersama oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan.
Dalam kegiatan ini dilakukan inventarisasi dan validasi terhadap sejumlah data seperti mengidentifikasi sentra-sentra perikanan, perdagangan dan konsumsi hiu dan pari, pemetaan habitat-habitat penting bagi konservasi dan pengelolaan, review tentang jenis-jenis hiu dan pari bersama kurang lebih 50 partisipan yang mewakili lembaga riset Indonesia dan Australia.(rilis)
