Jejamo.com, Bandar Lampung – Komisi I DPRD Bandar Lampung sejak Senin kemarin melaksanakan rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja Komisi I.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi I Nu’man Abdi dan dihadiri anggota Komisi I yaitu Muchlas Ermanto Bastari (F-PKS), Barlian Mansyur (F-Golkar), Edison Hadjar (F-PAN), Hanafi Pulung (F-PDIP), Fandi Tjandra (F-PDIP), Hendra Mukri (F-Demokrat) dan Budi Kurniawan (F-Nasdem). Rapat kerja itu juga dihadiri oleh Koordinator Komisi I, Wiyadi yang juga Ketua DPRD Bandar Lampung.
Nu’man Abdi, mengatakan, tujuan rapat kerja adalah untuk melakukan pendalaman dan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan yang diajukan oleh OPD pada tahun 2018 yang akan datang.
“Rapat kerja ini penting agar anggaran yang diusulkan dapat dipergunakan secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan bermanfaat bagi pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan,” jelasnya.
Adapun OPD yang hadir dalam rapat kerja tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Humas, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Umum.
Dari hasil pembahasan terhadap rencana kegiatan dan anggaran masing masing OPD, Komisi I menyetujui pagu anggaran yang diajukan. Namun demikian ada beberapa catatan terkait pelayanan dan sarana prasarana di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar ditingkatkan.
Selain itu catatan juga diberikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bandar Lampung agar kegiatan inventarisasi dan pengembangan produk hukum yang saat ini masih dikelola secara manual agar ditingkatkan dengan menggunakan sistem elektronik.(Rilis)
