Jejamo.com, Kota Metro – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro masuk 3 besar dalam kategori penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota Terbaik di Pulau Sumatera pada Tahun 2021.
Hal itu diketahui saat Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin, beserta jajarannya menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu, 14/9/2022.
Dalam kegiatan bertajuk “Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan” itu, kategori TPID se-Sumatera dimenangkan oleh Kota Pekanbaru.
Acara tersebut diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto yang juga sekaligus sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi tahun 2022.
Airlangga mengatakan, beberapa negara mengalami inflasi tinggi di antaranya Amerika 8,3 persen, Uni Eropa 9,78 persen dan yang tertinggi Turki 80, 21 persen. Kemudian di Indonesia sendiri berada pada 4,69 persen, tetapi transmisi inflasi impornya belum masuk dan masih disubsidi.
“Sedangkan 10 kota kabupaten inflasi tertinggi di bulan Agustus yakni Liwung, Jambi, Kotabaru, Sampit, Tanjungselor, Jayapura, Sintang, Bungo, Padang, dan Sibolga. Sedangkan 10 kabupaten kota inflasi terendah yaitu Jakarta, Sukabumi, Cirebon, Bogor, Bandung, Tembilahan, Lhokseumawe, Pematang Siantar, Dumai, dan Medan,” jelasnya.
“Sementara ketahanan stok komoditas pangan strategi per September, pada level surplus atau tahan di 34 provinsi yaitu komunitas bawang putih, daging ayam, dan daging sapi. Untuk kondisi rawan pada komunitas cabai dan telur ayam. Kemudian pada kondisi rentan atau tidak aman saat ini yaitu cabai rawit dan cabai besar di 10 provinsi,” tambahnya.
Dijelaskannya, dampak kenaikan harga terhadap kemiskinan pada penduduk miskin sangat rentan, khususnya pada harga kelompok makanan. Secara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan 74,08 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan September 2021 yaitu pada 74,05 persen.
“Beras merupakan komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan, titik kontribusi besar terhadap kemiskinan per Maret 2022 mencapai 23,04 persen di desa dan per September 2021 berada pada 23,79 persen. Sedangkan di kota sebesar 19,38 persen, per September 2021 sebesar 19,69 persen dengan garis besar pengeluaran rumah tangga miskin sebanyak 74,08 persen untuk makanan dan 25,92 persen untuk nonmakanan,” ungkap Airlangga.
Kemudian, lanjutnya, terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menaikkan subsidi yang sekarang kebutuhannya berdasarkan APBN untuk Pertalite, misalnya dipatok di 23 juta sudah naik ke 29 juta. Demikian juga kebutuhan Solar yang 15 juta menjadi 17 juta, akibatnya subsidi yang dipatok Rp500 triliun atau Rp502 triliun, meningkat menjadi Rp698 triliun.
“Kalau kita tekan, ini turunnya juga tidak terlalu banyak karena kita menurunkannya di 3 bulan terakhir, sehingga ini menjadi tantangan bagi pemerintah. Pemerintah sudah mengalokasikan untuk BLT sebesar Rp12,4 triliun untuk diberikan kepada 16 juta pekerja dan dana yang transfer umum yang sebesar Rp2,17 triliun. Dengan begitu diharapkan kontribusi daerah dapat membantu penanganan kenaikan inflasi, termasuk ojek, transportasi umum dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Maka itu langkah-langkah ekstra untuk menjaga kestabilan harga dalam rangka pengendalian inflasi daerah, terlebih mengantisipasi kenaikan inflasi pada akhir tahun,” papar dia.
Sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi tahun 2022, Airlangga meminta kepada setiap daerah untuk melaksanakan delapan langkah aksi yaitu pertama memperluas kerja sama antardaerah KAD terutama untuk daerah atau defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas. Kedua, melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Lalu ketiga pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.
Sementara keempat, menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik, untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen DTU untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial. Kelima, percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan misalnya cabai untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun. Keenam, menyusun neraca komoditas pangan strategi oleh seluruh pemerintah daerah.
Lalu ketujuh, memperkuat sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen terutama di daerah sentra produksi. Dan kedelapan memperkuat sinergi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.
“Pertemuan ini merupakan bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi di tahun kemarin. Tentu tahun ini merupakan tantangan yang berbeda. Kami berharap apa yang diamanatkan Presiden dapat dilaksanakan. Pemerintah pusat, BI dan badan pangan, akan terus mengamati ketersediaan pangan. Pemerintah juga telah membuat kebijakan terkait tentang pupuk surplus, terdapat dua pupuk yang disubsidi yaitu urea dan NPK,” tutupnya.
Kegiatan tersebut ikut dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wargio, anggota DPR RI, para gubernur, bupati dan wali kota serta peserta rakor lainnya.(*)[Anggi]
